Polewali Mandar (Benuanews.Com) Sabtu, 21/11/2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menjadwalkan ulang atas pemeriksaan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar.
Pemeriksaan tersebut terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016/2017) Polewali Mandar yang terindikasi ada penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
AIM salah seorang bupati di Polewali Mandar sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Jumat (20/11/2020) kemarin di aula Mapolres Polewali Mandar dengan alasan sedang melakukan kunjungan bersama pihak PDAM Polewali Mandar di Denpasar, Bali.
Kunjungan itu dalam rangka melihat sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengelolaan Air Minum
Dengan adanya informasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Solidaritas Pegunungan (AMSP) mengapresiasi KPK serta berharap, agar KPK juga mengusut indikasi korupsi di kabupaten Polewali Mandar terkhusus pada penggunaan dan realisasi penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya di daerah pegunungan yang meliputi kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar).
Dirinya mengatakan, dimana selama puluhan tahun kondisi pembangunan khususnya infrastruktur jalan di daerah tersebut masih belum bisa dilalui oleh kendaraan umum,” Kata Abdul Anas kepada enewsindonesia.com melalui via whatshappnya (21/10/2020).
“Belum lagi soal akses pendidikan, bangunan sekolah hingga kebutuhan dasar lainnya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Polman,” kata Jenderal Lapangan AMSP tersebut.
Anas menduga, praktek korupsi menjadi salah satu penyebab pembangunan yang menyangkut persoalan dasar di daerah pegunungan yang ada di Tutar kurang mendapat perhatian dan porsi anggaran.
“Kalau bisa KPK menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan pengunaan dana alokasi khusus (DAK) di daerah tersebut. Bisa jadi ada praktek korupsi,” harap Anas.
Anas pun sangat mengapresiasi atas kunjungan KPK ke Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
“Saya kira kita apresiasi komisi antirasuah, turun langsung di Polman. Kita berharap KPK bisa membongkar dugaan praktek korupsi di Polman,” kata Anas.
Seperti diketahui, AMSP sudah dua kali melakukan aksi menuntut transparansi penggunaan DAK untuk infrastruktir di kantor Bupati dan Dinas PUPR.
Anas menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar aksi kedua dikarenakan aksi sebelumnya pada Selasa, (10/11/2020) lalu, pihak pemerintah dinilai tidak menjawab secara keseluruhan tuntutan aliansi.
“Saya tekankan pihak PUPR tidak jelas dan dia tidak bahas poin-poin yang kami minta,” tegasnya.
Selain itu, dirinya mengaku kecewa dikarenakan dalam aksinya tak ada satupun pihak pemerintah yang menemui mereka.
“Terkait tututan yang kami pertanyakan. Pihak PUPR dan Pemda sama sekali tidak menemui kami dan katanya instansi instansi sementara tidak ada di tempat, pimpinan juga tidak ada di tempat, katanya ada pertemuan dinas,” ungkapnya.
Anas membeberkan, beberapa tuntutan AMSP diantaranya, menuntut transparansi titik lokasi pembangunan Peningkatan jalan kawasan transmigrasi Tubbi Ramani.
“Trasparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK),” tuturnya.
Selanjutnya, trasparansi pengelolaan Dana Alokasi Khusus di bidang karya pada Dinas PUPR terkait swakelola 2020.
(JB/RSB)*
