Mataram,NTB.Benuanews.com. Selasa, 26 September 2023.
Lalu Ibnu Hajar Menilai Mutasi Kepala Balai Sosial Lanjut dan Usia Mandalika Provinsi NTB melanggar aturan. Sesuai aturan yang ada jelas pejabat yang ditujukan terindikasi tidak memenuhi syarat dan masuk unsur KKN. Aturan Mutasi PNS atau ASN Sudah diatur Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
Untuk itu, kami Sasaka Nusantara NTB menolak Tegas atas praktek bagi-bagi jabatan Oleh Pemerintah Provinsi NTB yang melanggar aturan dan akan merugikan banyak pihak, karena penjabat yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi. Kami akan menggelar aksi Demonstrasi di Kantor Gubernur NTB menolak penunjukan kepala Balai tersebut apabila PJ. Gubernur NTB tidak mencabut SK mutasi tersebut.
(Lalu Ibnu Hajar)
