BATANG HARI.(Benuanews.com)- Aktivitas ilegal drilling di kawasan Senami dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, terus memicu keresahan. Berulangnya kebakaran dan ledakan di lokasi pengeboran ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Masyarakat mendesak penghentian total aktivitas pengeboran hingga pemilik sumur ilegal berhasil diungkap dan diproses hukum.
RL, warga Desa Bulian Baru, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menertibkan kawasan, namun menilai fokus penindakan perlu diarahkan pada aktor intelektual di balik aktivitas tersebut.
“Kami sangat menghargai kerja keras aparat selama ini. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah pemilik sumur yang menjadi otak kegiatan ini. Jangan sampai hanya pekerja lapangan yang jadi korban. Ini tidak hanya terjadi di Senami, tetapi juga di Bungku, yang hingga kini masih menjadi sorotan,” ujar RL.
Ia menambahkan, nama-nama yang diduga sebagai pemilik sumur ilegal sudah ramai diperbincangkan warga. “Nama-nama itu viral, terutama di Desa Bungku. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata untuk mengungkap mereka. Ini yang menjadi harapan masyarakat,” katanya.
Azwar Amirhamzah: Peran Media dan Transparansi Sangat Penting
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DPC Batanghari, Azwar Amirhamzah, juga angkat bicara. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ilegal drilling. Azwardi menyebut media memiliki keterbatasan dalam mengungkap kasus secara langsung karena harus mematuhi kode etik jurnalistik.
“Media memang mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat, termasuk di Desa Bungku. Tapi, tugas kami adalah menyampaikan fakta yang sudah terverifikasi, bukan sekadar spekulasi. Karena itu, kami berharap aparat lebih terbuka agar publik mendapat informasi yang jelas,” ujarnya.
Azwardi turut mengapresiasi tindakan aparat yang selama ini terus menertibkan kawasan ilegal drilling. Namun, ia berharap ada kolaborasi lebih baik antara penegak hukum, perangkat desa, dan media.
“Kami mendukung penuh langkah aparat. Tetapi, pelibatan media lokal penting untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman di masyarakat. Jangan sampai ada kesan bahwa sesuatu disembunyikan,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan sikap sejumlah perangkat desa yang dinilai kurang responsif terhadap isu ini.
“Beberapa kepala desa terlihat tutup mata dan sulit dihubungi saat dimintai keterangan. Jangan sampai masyarakat berprasangka buruk terhadap kinerja mereka. Sebagai pemimpin wilayah, mereka semestinya menjadi bagian dari solusi, bukan diam di tengah masalah,” tambah Azwar Amirhamzah.
Hentikan Aktivitas Demi Keadilan dan Keselamatan
Penutupan sementara semua aktivitas ilegal drilling di kawasan Senami dan Bungku dinilai langkah mendesak hingga pelaku utama, yakni pemilik sumur ilegal, berhasil diungkap. Masyarakat dan media berharap agar kasus ini ditangani secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pemilik sumur, harus bertanggung jawab di depan hukum. Dengan langkah tegas, masalah ini bisa diselesaikan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan,” tutup Azwar Amirhamzah.
Langkah konkret dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan perangkat desa kini dinanti masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di Kabupaten Batanghari.
(Zami)
