JAMBI.(Benuanews.com)-Kecelakaan lalu lintas yang kembali melibatkan angkutan batubara di Jambi hingga menelan korban jiwa dinilai sebagai bukti nyata kelalaian negara dalam melindungi keselamatan warganya.
Pengamat sosial ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menegaskan, tragedi yang terus berulang ini bukan sekadar musibah atau kesalahan teknis di jalan raya, melainkan konsekuensi dari sistem angkutan batubara yang dibiarkan berjalan tanpa pengaturan ketat dan pengawasan yang konsisten oleh pemerintah.
Menurut Noviardi, fakta bahwa ratusan warga Jambi telah kehilangan nyawa akibat kecelakaan truk batubara dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun respons yang muncul dinilai masih bersifat reaktif dan temporer, bukan kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.
“Setiap kali terjadi kecelakaan besar, pemerintah baru bereaksi. Setelah sorotan publik mereda, pengawasan kembali longgar. Pola ini terus berulang, sementara truk batubara tetap melintas di jalan umum dengan muatan berlebih, sopir kelelahan, dan kondisi jalan yang rusak,” ujar Noviardi.
Ia menilai persoalan ini mencerminkan kegagalan tata kelola angkutan sumber daya alam, di mana kepentingan ekonomi terus mengalahkan keselamatan publik.
Angkutan batubara memang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi risiko terbesar justru ditanggung masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur lintas.
“Yang terjadi seolah-olah nyawa rakyat diterima sebagai biaya operasional dari aktivitas ekonomi. Ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak berperikemanusiaan,” tegasnya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Noviardi juga mengkritik sikap sebagian pejabat yang terkesan menganggap kecelakaan angkutan batubara sebagai sesuatu yang biasa.
Menurutnya, pernyataan semacam itu menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap nilai nyawa manusia dan memperkuat kesan bahwa negara gagal hadir melindungi warganya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada kebijakan yang benar-benar tegas dan konsisten terkait pengaturan jam operasional angkutan batubara, standar kelayakan kendaraan, kondisi fisik dan jam kerja sopir, serta pengawasan berkelanjutan di lapangan.
Penindakan yang dilakukan aparat, kata dia, masih sebatas razia sesekali yang tidak menyentuh perubahan sistem secara mendasar.
“Razia temporer tidak akan menyelesaikan masalah. Tanpa regulasi yang tegas dan pengawasan yang konsisten, kecelakaan berikutnya hanya soal waktu,” katanya.
Wacana pembatasan mobilisasi batubara di Jambi melalui jalur darat maupun pembangunan jalur khusus, menurut Noviardi, sejatinya sudah lama bergulir.
Namun implementasinya selalu tersendat oleh tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik, sehingga kebijakan yang diambil cenderung kompromistis dan tidak tuntas.
Akibatnya, masyarakat di sepanjang jalur angkutan batubara terus hidup dalam ketakutan dan menjadi korban dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa pembenahan serius.
“Kecelakaan angkutan batubara yang terus berulang ini bukan semata persoalan teknis, tetapi masalah tata kelola dan tanggung jawab politik. Jika pemerintah terus menunda dan hanya bersikap reaktif, maka setiap korban jiwa baru adalah bukti bahwa negara masih membiarkan rakyatnya menjadi korban dari sistem yang rusak,” pungkasnya.
