Padang, Benuanews.com 15/10/2025. – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Barat menggelar Forum Kajian Publik bertajuk “Tinjauan Kinerja Delapan Bulan Pemerintahan Mahyeldi–Vasco: Gerak Cepat atau Gerak Siput?”, Sabtu malam (12/10/2025) di Padang. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan kalangan muda untuk meninjau arah dan capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama delapan bulan terakhir.
Forum ini menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat bapak Arry Yuswandi S.KM, M.KM, perwakilan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, serta Andri Rusta, S.IP., M.PP., akademisi dan praktisi politik dari Universitas Andalas, sebagai narasumber utama. Acara dipandu oleh Yodra Muspierdi, Koordinator Kajian Publik KAMMI Sumbar, dan dibuka secara resmi oleh Jeni Mandala Saputra, Ketua KAMMI Wilayah Sumatera Barat.
Evaluasi Delapan Bulan Pemerintahan Sumbar. Dalam diskusi tersebut, Andri Rusta menilai bahwa delapan bulan pertama pemerintahan Mahyeldi–Vasco masih berada pada tahap konsolidasi birokrasi. Ia menekankan perlunya pemerintah bergerak lebih cepat dari sekadar wacana menuju implementasi nyata kebijakan publik.
“Tantangan kita bukan pada visi, tetapi pada pelaksanaan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-OPD, mempercepat proses perizinan, dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Andri. Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri, terutama pada sektor gambir dan pertanian, serta penguatan tata kelola berbasis data untuk meningkatkan efisiensi program pembangunan.
Dukungan dan Harapan dari DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif KAMMI yang terus berperan aktif dalam ruang publik dan mengawal kebijakan daerah.
“Diskusi seperti ini sangat penting. Pemerintah daerah butuh kritik yang membangun agar arah pembangunan Sumatera Barat lebih terarah dan efisien,” ungkap Nanda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil.
“Kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari efisiensi birokrasi, penguatan investasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi dengan kampus dan organisasi seperti KAMMI sangat kami apresiasi,” ujarnya.
Sikap dan Catatan Kritis KAMMI Sumbar
Ketua KAMMI Wilayah Sumatera Barat, Jeni Mandala Saputra, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan memastikan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.
“KAMMI hadir bukan untuk menilai siapa benar atau salah, tapi untuk mengingatkan agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kita dorong birokrasi yang efisien, industri yang bernilai tambah, dan pemuda yang berdaya,” ujar Jeni. Juga salah satu peserta diskusi menambahkan bahwa pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp533 miliar menjadi tantangan besar yang menuntut kreativitas dan inovasi kebijakan pemerintah daerah.
Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Provinsi sumatera barat
Koordinator Kajian Publik KAMMI Sumbar, Yodra Muspierdi, menyampaikan bahwa hasil diskusi publik ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD. Beberapa poin strategis yang disepakati antara lain:
1. Menetapkan lima program prioritas super sebagai arah utama pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi birokrasi dan menekan pengeluaran operasional.
3. Membentuk Tim Penasihat Ekonomi Daerah bekerja sama dengan Universitas Andalas.
4. Mengembangkan industri hilir gambir dan menetapkan harga minimum petani.
5. Meluncurkan program pertanian cerdas (smart farming) untuk menarik generasi muda.
6. Memperbaiki iklim investasi dengan menyelesaikan persoalan lahan dan sinkronisasi tata ruang.
7. Mempercepat pelaksanaan Creative Hub Nagari untuk pemberdayaan pemuda desa.
8. Memperkuat pelatihan vokasional bersama Kementerian Tenaga Kerja.
9. Menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional Presiden Prabowo agar memperoleh dukungan pendanaan pusat.
Sinergi untuk Sumbar Maju dan Berdaya
Forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk membangun Sumatera Barat yang maju, berdaya, dan berkeadilan. KAMMI Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra kritis sekaligus kolaboratif dalam setiap langkah pembangunan daerah.
“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan di Sumatera Barat tidak hanya berjalan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Jeni Mandala Saputra.
