Labusel – Benuanews.com
Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar Serial Diskusi Bidang Hukum dan HAM dengan tema “Peran Pers dalam Mengawal Transparansi Penegakan Hukum.” Kegiatan tersebut berlangsung di Warkop Pinang Raja Dua, Jalan Labuhan, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Jumat (13/3/2026) malam.
Diskusi ini menjadi ruang dialog antara praktisi hukum, insan pers, serta tokoh masyarakat untuk membahas pentingnya keterbukaan dalam proses penegakan hukum di daerah.
Dalam forum tersebut, Bidang Hukum dan HAM MD KAHMI Labusel menghadirkan advokat Iman Partaonan Hasibuan, SH sebagai pemantik diskusi dari kalangan praktisi hukum. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam sistem penegakan hukum.
Menurutnya, keterbukaan informasi dalam proses hukum sangat diperlukan agar masyarakat dapat menilai secara objektif kinerja aparat penegak hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Penegakan hukum yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Ketika prosesnya terbuka dan akuntabel, publik dapat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil,” ujarnya.
Pandangan lain disampaikan Deny Syafrizal Daulay yang menyoroti peran strategis pers dalam sistem demokrasi. Ia menilai media memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial terhadap jalannya penegakan hukum.
Menurutnya, pers tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berperan mengawasi agar proses hukum berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, media dapat membantu memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara transparan,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Labuhanbatu Selatan, Ruslan Tambak, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pers, dan aparat penegak hukum.
Ia menilai kolaborasi tersebut diperlukan untuk menjaga integritas lembaga penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kepercayaan publik tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja.
Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, pers, dan aparat penegak hukum agar integritas penegakan hukum tetap terjaga,” ujarnya.
Namun demikian, diskusi tersebut juga menyoroti ketidakhadiran aparat penegak hukum yang sebelumnya diharapkan hadir dalam forum tersebut. Perwakilan dari Polres Labuhanbatu Selatan maupun Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tidak terlihat menghadiri kegiatan itu.
Ketidakhadiran tersebut menjadi catatan tersendiri dalam diskusi, mengingat kehadiran institusi penegak hukum dinilai penting untuk memberikan perspektif langsung serta membuka ruang dialog dengan masyarakat dan insan pers terkait transparansi penegakan hukum di daerah.
Meski demikian, diskusi tetap berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengawal transparansi penegakan hukum.
Forum itu juga menggarisbawahi bahwa transparansi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pers sebagai penyampai informasi kepada publik.(K.Nasution)
