Surat Terbuka Buat Presiden Jokowi, sampaikan persoalan infrastruktur
Jalan yang ada di Tanjung Jabung Timur

IMG-20210105-WA0098.jpg

TANJUNG JABUNG TIMUR (benuanews.com) — Persoalan infrastruktur jalan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sangat menjadi keluhan masyarakat. Ditambah beberapa hari yang lalu dalam situasi terjebak macet jalan rusak, adanya seorang Ibu meninggal dunia pasca melahirkan yang hendak di rujuk ke Rumah Sakit.

Melihat Kondisi yang ada, bermacam respont di keluarkan oleh berbagai pihak, salah satunya Arie Suryanto. Selaku masyarakat yang kerap menyoroti kebijakan publik, dalam akun Facebook pribadinya Arie Suryanto menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari laman akun Facebook pribadi Arie Suryanto (5/1/2021), isi surat terbuka tersebut adalah sebagai berikut :

Surat Terbuka Untuk
Bapak, Presiden Joko Widodo

Assalamu Alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat,
Bapak Presiden yang saya hormati.

Kami sebagai masyarakat ingin menyampaikan kepada Bapak, bahwa kami adalah bagian dari Warga negara Republik Indonesia yang ingin menuntut hak kami, ketika kami harus menjadi korban dari sebuah kebijakan yang salah kaprah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menurut kami belum sepenuhnya berpihak kepada kami.

Miris jadinya melihat kondisi di daerah kami, dimana banyak persoalan kebijakan yang telah merugikan kami sebagai masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan salah satu Kabupaten Pemekaran berdasarkan Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999, tentang Pemekaran Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..

Bapak Presiden yang terhormat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini telah berusia 21 tahun memiliki persoalan yang sangat krusial, mulai dari persoalan jalan, listrik, Air Bersih dan Sampah. Bahkan berbagai keluhan telah saya sampaikan melalui Instagram, facebook dan twitter pribadi bapak, kami benar-benar menjerit dengan persoalan yang kami hadapi saat ini, yang seolah daerah kami ini tidak memiliki pemerintahan.

Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan menyangkut persoalan jalan, dimana minggu tanggal 3 Januari 2021, telah merengut korban jiwa yang mengalami pendarahan akibat terjebak macet setelah antri di jalan selama 2 jam, ini benar-benar memalukan dan tidak memiliki hati nurani, sehingga harus jatuh korban.

Bapak Presiden yang terhormat.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 11 Kecamatan dengan 73 Desa dan 20 kelurahan. Terkait dengan persoalan jalan yang telah merengut nyawa ibu rumah tangga yang saya maksudkan diatas, merupakan jalan Kewenangan Propinsi dengan panjang lebih kurang 34 km untuk menghubungkan 5 (lima) Kecamatan, masing-masing Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu. Jalan tersebut merupakan urat nadi dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian. Namun sayang persoalan tersebut sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan ketika yang berteriak dan di kritisi baru lah di perbaiki, bahkan setiap tahun anggaran pihak provinsi hanya membangun kurang dari 2 kilometer.

Saya sangat prihatin dan anehnya saling lempar tanggung jawab, ketika di kritisi, pihak Kabupaten berkilah, bahwa jalan tersebut menjadi kewenangan Provinsi, padahal apa salahnya pihak Kabupaten mengambil sikap dan ketegasan, minimal dapat di cover dengan kegiatan tanggap darurat, sepanjang tidak menyalahi ketentuan dan dapat di pertanggung jawabkan karena untuk kepentingan masyarakat. Namun setelah viral terkait meninggalnya ibu rumah tangga di jalan akibat pendarahan, barulah pada sibuk semua.

Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia untuk menanggapi persoalan ini. Kami sebagai warganegara punya hak dan pemerintah harus hadir dalam menjawab persoalan masyarakat.

Terima kasih.
Wassalam
Arie Suriyanto.

Dasar membuat surat terbuka dikarenakan Persoalan infrastruktur jalan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sangat menjadi keluhan masyarakat. (Ari)