Benuanews.Com. Jakarta,- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR 14 Agustus 2021 secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural.
Tujuannya, meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipassi perubahan demokgrafi. Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita Bersama itu.
Wakil Ketua DPRRI Bidang Kesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menilai RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Hanya, menurut dia, kebijakan-kebijakna fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset”, tegas Gus Ami di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.
Lebih lanjut Gus AMI menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemperintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pengarusutamaan pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Dia mencotohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun. Selain itu untuk Dungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.
“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” imbuh Gus AMI.
Ke depan, Gus AMI menambahkan, dalam situasi pendemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara.
By Muhammad Rustan
