Full Post Style - Benuanews.com

Home
Full Post Style

Kapolresta Mataram Ikuti Sarasehan Hari Jadi ke 73 Humas Polri via Zoom Dari Mapolresta Mataram

Mataram NTB benuanews.com – Didampingi Kasi Humas Polresta Mataram Iptu I Gusti Bagus Baktiyasa SH., Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA.,CHRM., mengikuti puncak Acara HUT Humas Polri Ke 73 yaitu “Sarasehan Hari Jadi ke 73 Humas Polri “ secara virtual dari Ruang Rapat Bagops Polresta, Rabu (30/10/2025). Acara Sarasehan Hari jadi ke 73 Humas Polri tahun 2024 ini berlangsung terpusat dari Mabes Polri yang diikuti oleh seluruh Polda dan Polres Jajaran secara virtual dari wilayah masing-masing. Dalam penyampaiannya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, SIK., SH., M.Hum., menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap kinerja Humas jajaran Polri selama ini yang telah mampu mengangkat kepercayaan Publik terhadap Institusi Polri melalui media yang disebar luaskan. Ia berharap kedepan Humas Polri dan seluruh jajaran dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan program 100 hari Kepemerintahan Prabowo-Gibran melalui Program Asta Cita. Diharapkan Humas di institusi Polri mampu meningkatkan produktivitasnya dalam rangka Indonesia Maju sesuai tema Hari jadi Humas Polri tahun 2024 ini yaitu “73 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Humas Polri Persisi Menuju Indonesia Maju”. Sementara itu Kapolresta Mataram kepada awak media usai mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat Kepada Humas Polri pada umumnya dan Humas Polresta Mataram pada khususnya atas Kiprah yang sudah diberikan selama ini untuk institusi dan masyarakat. “Kita sadari peran penting Humas dalam institusi Polri sangat penting, kepercayaan yang tinggi serta citra positif yang diperoleh Polri tentu atas jasa-jasa dari Humas yang ada di masing-masing wilayah, “jelasnya. Pria dengan pangkat Melati tiga di pundak ini sangat berharap kepada Humas Polresta Mataram untuk terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik serta meningkatkan pelayanan di bidang informasi kepada masyarakat terkait tugas-tugas Polri dan serta informasi lainnya. “Selamat HUT ke 73 Humas Polri semoga semakin jaya dan bermanfaat untuk masyarakat, “pungkasnya. (Dv)

Respons Cepat Kapolri Laksanakan Arahan Presiden Prabowo

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, berbagai program, dan kebijakan pemerintah lainnya. Arahan itu disampaikan pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Jenderal Sigit pun langsung mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference. Kepada jajaran, Kapolri menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencegah kebocoran keuangan negara. Kemudian, Jenderal Sigit juga memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti judi online, narkoba, dan penyelundupan. Lalu, memerintahkan jajarannya memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri. “Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkap Jenderal Sigit dalam video conference sebagaimana dikutip, Rabu (30/10/24). Lebih lanjut disampaikan Jenderal Sigit, para pejabat Polri diminta untuk segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo. Kapolri pun memerintahkan penjabaran tersebut harus sudah dilaporkan pada 5 November 2024. Menurut Jenderal Sigit, Polri telah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo. Asta Cita ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Jenderal Sigit. Dalam penekanannya, Kapolri juga menyampaikan agar Posko Presisi didukung dengan Pejabat Utama terkait agar menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan Asta Cita tersebut. Terlebih, Presiden RI mengatakan “Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa”

Polres Lombok Utara Luncurkan Program Inovasi “Service Excellent”

Lombok Utara NTB benuanews.com – Dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Polres Lombok Utara melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) meluncurkan program inovasi “Service Excellent” pada Selasa, ( 29/10 ). Acara ini dibuka langsung oleh Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si., dalam apel yang di laksanakan di Lapangan Tatag Trawang Tungga Polres Lombok Utara dan dihadiri oleh Wakapolres Lombok Utara, Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, para pejabat utama, kapolsek jajaran, seluruh personil satuan fungsi, serta ASN. Dalam sambutannya, Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro,S.I.K, M.Si. menyampaikan pentingnya program ini dalam meningkatkan dan membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Institusi Kepolisian. “Kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat dapat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan yang kami berikan,” ujarnya. AKBP Didik menambahkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat melalui prinsip 5S, yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami agar masyarakat merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik. Ini adalah langkah konkret kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, Kabag SDM Polres Lombok Utara, AKP Agus Rachman, menjelaskan bahwa prinsip dalam pelayanan prima meliputi: 1. Kesederhanaan: Pelayanan yang diberikan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan cepat dan efisien. 2. Kejelasan: Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat, guna menghindari kesalahpahaman. 3. Akurasi: Pelayanan harus tepat dan akurat, memastikan bahwa setiap informasi dan tindakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Kepastian Waktu: Pelayanan harus diberikan dalam waktu yang telah ditentukan (date line), menghindari keterlambatan yang dapat merugikan pelanggan dan masyarakat. 5. Keamanan: Pelayanan harus menjamin keamanan bagi pelanggan dan masyarakat, baik dalam hal data pribadi maupun dalam proses pelayanan itu sendiri. 6. Tanggung Jawab: Setiap petugas harus bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan, memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. 7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang digunakan dalam pelayanan harus lengkap dan memadai untuk mendukung proses pelayanan yang optimal. 8. Kemudahan Akses: Pelayanan harus mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi. 9. Kedisiplinan: Petugas harus disiplin dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan profesionalisme tinggi. 10. Kesopanan dan Keramahan: Petugas harus bersikap sopan dan ramah dalam melayani masyarakat, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. 11. Kenyamanan: Pelayanan harus diberikan dalam lingkungan yang nyaman, sehingga masyarakat merasa tenang dan puas dengan pelayanan yang diterima. “Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek pelayanan kami, dapat diakses dengan mudah dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat,” kata AKP Agus Rachman. AKP Agus Rachman juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi personil kepolisian untuk memastikan standar pelayanan yang tinggi. Program “Service Excellent” ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pelatihan intensif bagi personil kepolisian, peningkatan fasilitas pelayanan, serta penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat yang akan di gelar pada Jumat 1 November 2024. “Kami juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. Dengan peluncuran program “Service Excellent” ini, Polres Lombok Utara menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerapan prinsip 5S dan berbagai inisiatif lainnya, diharapkan masyarakat dapat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan ramah, pungkasnya. (Dv)

APRI Gelar FGD Potensi Dan Hambatan Pertambangan Rakyat Di Era Presiden Prabowo

BOGOR.(Benuanews.com)-Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar focus group discussion (FGD) bertema ‘masa depan tambang di era Presiden Prabowo’. FGD ini berlangsung di Hotel Hotel Salak, Kota Bogor, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Umum DPP APRI, Budi Riyadi, menjelaskan, sejumlah isu yang bakal didiskusikan dalam FGD tersebut antara lain, mengatasi hambatan optimalisasi potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional dengan program formalisasi dan hilirisasi tambang dan program formalisasi dan hilirisasi tambang rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Tujuan kegiatan FGD ini dapat dirumuskan antara lain pemerintah mengetahui potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting. Kedua, pemerintah mengetahui hambatan-hambatan yang masih ada dalam mewujudkan legalisasi dan hilirisasi tambang rakyat. Ketiga, perlunya rencana tindak lanjut (RTL) yang nyata untuk memperbaiki regulasi dan implementasi perizinan tambang rakyat,” jelasnya

Budi Riyadi memaparkan pula latar belakang dunia pertambangan rakyat saat ini.

Di mana 90% kegiatan tambang rakyat sampai saat ini belum berizin karena regulasi yang ada masih sangat sulit dan mahal.

Kedua, lebih dari 4 juta penambang rakyat perlu pekerjaan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, produk tambang rakyat berupa emas, perak, timah, batubara, zircon, dan batuan sangat signifikan sebagai bagian dari produk nasional, belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Ketiga, tanpa legalisasi tambang rakyat, kebocoran sumberdaya alam khususnya tambang akan semakin merajalela.

Sejumlah narasumber yang hadir dalam FGD ini antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dr Ing Tri Winarno, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ir Rizal Kazli, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, Wakil Ketua Komisi Tetap Minerba Kamar Dagang dan Industri Pusat Ir Wisnu Salman, dan Ketua Umum DPP APRI Ir Gatot Sugiharto(*)