Full Post Style - Benuanews.com

Home
Full Post Style

Komisi II DPRD Kab.Tanahdatar Kunjungi DPRD Kab Agam

Lubuk Basung (benuanews.com) Komisi II DPRD Kabupaten Tandahdatar dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Agam tentang regulasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur tatalaksana pasar serikatAcara kunjungan kerja tersebut disambut oleh Wakil Ketua Irfan Amran, Indra beserta jajaran sekretariat dan OPD Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdaganag Reza Kabid Pasar bertempat di Aula II DPRD Kabupaten Agam (05/02/2021).Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanahdatar Agus Taufik menyampaikan pengelolaan pasar di Tahahdatar terutama pasar serikat dengan mengunakan dana DAK Kementeian Perdangangan saat ini belum bisa dilaksanakan karna banyaknya persoalan-persoalan bagaimana kondisi tersebut di Kabupaten Agam dan cara mengatasi hal tersebut.Kabid Pasar Dinas Koperasi UMKM Reza menangapi tentang persoalan pasar serikat dalam hal revitalisasi pasar di Kabupaten Agam, dimana Kabupaten Agam telah melakukan pembangunan sebanyak 18 pasar dengan 21 kali pembangunan mengunakan dana APBD maupun dana DAK.Kabupaten Agam mempinyai 38 pasar di 16 kecamatan termasuk 8 pasar serikat, pasar serikat ini juga komplek permasalahan, dalam pengelolaannya kita hanya berpedoman pada Perda 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar, hal terpenting nagari membuat peraturan bersama antar nagari dalam pengelolaan pasar serikat dimana dalam peraturan bersama tersebut pengelolaan pasar diserahkan pada pengelola pasar, seluruh manajemen pengelolaan pasar terpisah dari pemerintah nagari,Kemudian yang perlu diselesaikan adalah penetapan status lahan pasar tersebut dangan penyerahan hak atau alashak pasar ke pengelola pasar, kemudian kita Dinas melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengelola pasar terutama dalam laporan keuangan supaya pemasukan pasar tidak dinikmati oleh sekelompok orang ujar Reza.Red

Terkait BumDES Rp 1,8 M, Oknum ASN PMD Labuhan Batu Diminta Bertanggungjawab

LABUHAN BATU (benuanews.com) – Mapolres Kabupaten Labuhanbatu diminta untuk memburu oknum aparatur sipil negara (ASN) insial SBS, 55 tahun, dengan indikasi kuat dugaan terlibat kasus penipuan anggaran BumDES tahun anggaran 2019 di 20 Desa se Kabupaten Labuhanbatu.

Hal tersebut disampaikan Kepala desa Tebing Linggahara Baru Rusli Tanjung, bahwa usaha BumDES diidesanya telah mati suri.

“BumDES kita sudah tidak berjalan lagi, akibat kena tipu oleh oknum ASN SBS Dinas PMD sebesar Rp 90 juta rupiah, terkait tabung gas elpiji 3 kg, bagaimana kita mau mempertanggungjawabkannya anggaran itu”, ungkap Rusli dikantornya, saat ditemui.

Diketahui, pada tahun anggaran 2019, oknum SBS dari Dinas PMD Pemkab Labuhanbatu menawarkan bisnis usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg kepada Ketua serta pengurus BumDES di desa desa.

Belakang mereka baru menyadari telah kena tipu oknum ASN SBS petugas dari kantor Dinas PMD. Sebab, anggaran BumDES TA 2019 yang disetorkan kepada oknum SBS Dinas PMD, sebesar Rp 90 juta rupiah, raib untuk selamanya dan tabung gas 3 kg, tidak kunjung ada.

Menurut Kades Rusli Tanjung, mengatakan, ada 20 usaha BumDES didesa se Kabupaten Labuhanbatu yang jadi korban penipuan oleh oknum ASN SBS dengan nilai anggaran sebesar Rp 90 juta rupiah per unit BumDES.

Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa ( PMD ) Pemkab Labuhanbatu Andi Jaya Pohan SO.S, sewaktu dikonfirmasi awak media benua semut dikantornya, terkait bisnis yang dilakukan oleh oknum ASN SBS selaku bawahannya, kepada pengurus BumDES dimaksud.

Kadis PMD Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, membantah keterlibatannya selaku atasan oknum SBS.

“Tidak tahu menahu saya itu bang, tentang tabung gas elpiji 3 kg tersebut. Sama sekali kita tidak mengetahuinya”, sebut Abdi, dikantornya, Kamis (4/2/2021).

Dipertanyakan tentang keberadaan bawahannya itu, oknum SBS sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan 2021 tidak pernah kelihatan masuk kantor Dinas PMD Pemkab Labuhanbatu.

Kadis PMD Abdi Jaya Pohan menjelaskan, bahwa telah dilakukan pencarian serta pemanggilan terhadap oknum ASN SBS. Namun, terkait pemanggilan terhadap oknum ASN SBS bukan dikarenakan masalah kasus dugaan penipuan tabung gas ke BumDES tersebut. Tapi, pemanggilan itu, terkait Disiplin tentang ASN yang tidak masuk kerja kantor.

“Sudah kita lakukan pemanggilan terhadap SBS, melalui surat panggilan Dinas PMD sebanyak 8 kali panggilan. Namun, SBS tidak pernah datang kekantor. Pemanggilan kita bukan ada kaitannya dengan kasus SBS tersebut”, terang Abdi, seakan menghindar dari kasus dugaan penipuan yang dilakukan anggota selaku bawahannya di Dinas PMD Pemkab Labuhanbatu.

Disinggung tentang laporan ke aparat penegak hukum Mapolres Kabupaten Labuhanbatu. Abdi menuturkan, sudah banyak Kepala desa bersama Ketua BumDES melaporkan hal tersebut kekantor Polres Labuhanbatu.

“Sudah banyak Kades dan pengurus BumDES yang melaporkan oknum ASN SBS itu bang. Dan, kalau ada Kades yang mau melaporkannya lagi ke Polres Labuhanbatu, bagus”, pungkas Andi Jaya Pohan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Labuhanbatu Drs Zainuddin Siregar didampingi oleh Sekjen BKPP Nazri mengatakan, terkait oknum ASN SBS, bahwa sejak tahun 2019 , 2020 dan 2021 ini, belum ada surat dari Kadis PMD Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan selaku atasan langsung oknum SBS tersebut yang ditujukan kepada kita di BKPP .

“Sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan kepada kita dari Dinas terkait. Dan, bahwa oknum ASN SBS tidak.benar ada di Mutasi ke kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Status oknum SBS masih ASN tugas di Dinas PMD Pemkab Labuhanbatu”, ucap Zainuddin Siregar dengan tegas. (Herry)

Bupati Irfendi Arbi Resmikan Puskesmas Baruah Gunuang dan Koto Tinggi

Limapuluh Kota (benuanews.com) Menjelang akhir masa jabatannya Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meresmikan dua unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus di Kabupaten Limapuluh Kota. Adapun dua Puskesmas tersebut terletak di Nagari Baruah Gunuang dan Nagari Koto Tinggi, peresmian tersebut dilaksanakan secara daring oleh Bupati di aula Dinas Kesehatan setempat pada Kamis (4/2) siang. Turut hadir dalam peresmian Puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, Tien Septino, serta Pegawai dan staf di Dinas Kesehatan Limapuluh Kota. Dalam Laporannya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota Tien Septino mengatakan dua Puskesmas tersebut merupakan relokasi dari lokasi bangunan lama ke lokasi bangunan yang baru. “Direlolasi ke tempat yang baru. Keduanya sudah mulai beroperasi dan Alhamdulillah hari telah diresmikan langsung oleh Bupati,” kata Tien Septino saat peresmian kedua gedung secara daring.Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Deni Hendra Suryadi mengungkapkan pembangunan dua Puskesmas tersebut merupakan wujud dari keinginan Bupati yang meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan di kawasan pinggir Kabupaten Limapuluh Kota. “Suksesnya pembangunan Puskesmas berkat inisiatif Pak Bupati. Membangun dari pinggir dan peresmian dua Puskesmas kita ini melalui daring, sesuai dengan protokol kesehatan dan mengantisipasi keramaian,”ujar Deni.Ia mengatakan, pembangunan dua Puskesmas tersebut menggunakan anggaran berbeda. Yaitu Puskesmas Baruah Gunuang melalui dana APBD Limapuluh Kota 2020 sedangkan Puskesmas Koto Tinggi menggunakan dana DAK.“Jadi total pembangunan Puskesmas Baruah Gunuang dibangun dengan biaya sebesar Rp 5,21 Miliar, sedangkan Puskesmas Koto Tinggi sebesar Rp 5,09 Miliar,”ungkapnya.Sementara itu, Bupati Irfendi Arbi usai menandatangi prasasti tanda diresmikannya kedua Puskesmas tersebut berpesan kepada jajarannya agar kedua bangunan baru itu dijaga dan dirawat sebaik mungkin. “Kepada seluruh petugas medis, tenaga kesehatan agar saling sama-sama menjaga bangunan baru Puskemas ini,” ucap Irfendi Arbi dihadapan bidan, perawat, dokter yang mengikuti peresmian secara daring tersebut Irfendi Arbi juga meminta petugas di kedua Puskesmas tetap melayani masyarakat dengan penuh senyum, sehingga memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang berobat.“Layani masyarakat dengan baik, layani dengan senyum. Mudah-mudahan Puskemas yang baru bermanfaat banyak bagi masyarakat setempat. Terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Irfendi Arbi.Tak lupa Ia juga berpesan kepada tenaga kesehatan untuk tidak abai terhadap pandemi covid-19 serta tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan dan memberikan sosialisasi vaksin covid-19 kepada masyarakat.(LL )

Walikota Payakumbuh Terima Kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis

Payakumbuh (benuanews.com) Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten I Yufnani Away serta Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Aplimadanar menerima kunjungan dari Ketua DPRD beserta Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkalis di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (04/01).Dalam kunjungan kali ini DPRD Kabupaten Bengkalis ingin mengetahui bagaimana prosedur untuk pemekaran kelurahan, sebab di Payakumbuh pengelolaan tata pemerintahannya sudah sangat ideal termasuk masalah penganggarannya.“Prinsipnya kita ingin mengetahui berapa luas serta jumlah penduduk yang ideal untuk satu kelurahan sebab di daerah kami itu jumlah penduduk satu kelurahan ada yang lebih dari 50 ribu jiwa,” kata Ketua DPRD Kab. Bengkalis Khairul Umam kepada media.Khairul menyebut dengan banyaknya penduduk tersebut ditakutkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat karena jumlah aparat pemerintah yang terbatas disuatu kelurahan.“Kita lihat disini dengan jumlah penduduk yang ideal tersebut semua masyarakat dapat terlayani dengan baik, ditambah lagi dengan adanya Mal Pelayanan Publik, kami rasa itu suatu hal yang harus kami hadirkan di Bengkalis,” ujarnya.“Kami harapkan dari kunjungan ini, banyak ilmu yang bisa kami peroleh dan kami juga akan menjadikan Payakumbuh sebagai pilot projek kami kedepannya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kami seperti yang telah dilakukan Pak Riza di Payakumbuh,” tukuknya.Menanggapi hal tersebut Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan untuk menciptakan suatu kelurahan yang ideal dibutuhkan kerjasama dari pemerintah dan masyarakat, serta didukung oleh Peraturan Daerah.“Semua ini tak lepas dari kerja keras kita semua, intinya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, kalau masyarakat tidak mendukung program pemerintah tentu kelurahan yang ideal itu tidak bisa diwujudkan,” ungkap Wako Riza Falepi.“Ini semuakan demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita,” pungkasnya. (LL)