OPD dan Camat Pemerintah Kabupaten Asahan Lakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja

IMG-20210310-WA0095.jpg

Asahan (benuanews.com) — Pelaksanaan penandatangan perjanjian kinerja tahun 2021 digelar Pemerintah Kabupaten Asahan, Rabu(10/03/2021) Bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Bupati Asahan dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Perjanjian Kinerja merupakan Dokumen yang berisikan penugasan dari saya, selaku pemberi Amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja sebagaimana yang telah ditentukan” Ucap Bupati.

Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian Kinerja tersebut, antara lain sebagai wujud nyata Komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat untuk meningkatkan kinerja masing-masing.

Selanjutnya dimaksudkan untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Ketiga, sebagai dasar nilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, sekaligus sebagai penghargaan atau sanksi kepada perangkat daerah.

Tujuan lainnya pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada hari ini dimaksudkan untuk dapat menjadi dasar penilaian untuk melakukan monitoring, pengendalian serta evaluasi, supervisi atas pengembangan dan kemajuan kinerja dari para kepala perangkat daerah.
Menurut Bupati tujuan akhir yang ingin dicapai yakni, sebagai dasar dalam penempatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja ini juga akan menjadi dasar Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 yang akan datang sesuai amanat Permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Beberapa point diatas harus dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Tentunya harus diawali dengan perjanjian kinerja yang baik” katanya.

Dilanjutkannya, agar tujuan perjanjian penandatanganan Kinerja tersebut dapat tercapai, terdapat beberapa point penting yang harus segera dilaksanakan, seperti dengan segera menyusun perjanjian kinerja untuk esselon 3, 4 dan non esselon.

Kemudian, melakukan percepatan kinerja pada perangkat masing-masing, hingga kinerja pemerintahan Kabupaten Asahan menjadi baik.

“Memperbaiki pola pemanfaatan anggaran kinerja positif agar menghasilkan berbagai prestasi yang ada dan pada akhirnya dapat meningkat level pemerintah Kabupaten Asahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional, kedepannya,” ucap Bupati.

Mengakhiri Sambutannya Bupati meminta kepada seluruh Kepala OPD dan Camat untuk patuh dan taat melaksanakan 3 T, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Anggaran dan Tertib Bertugas untuk Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026.

“Saya juga mengingatkan untuk tetap memerangi Covid 19 dengan senantiasa melaksanakan Protokol Kesehatan yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak serta tetap memakai masker” pungkas Bupati.

Turut Hadir Dalam Acara Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi, Ok. Sekdakab Asahan Drs. Jhon Hardi Nasution, MSi, Para Asisten.(A.Arman)

Gernas BBI Salah Satu Upaya Peningkatan Karya UMKM di NTB

IMG-20210310-WA0094.jpg

Mataram NTB ( benuanews.com ) – Terpilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah penyelanggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) Seri I bertajuk “Eksotisme Lombok” telah memberi peluang emas bagi pengembangan, peningkatan kualitas dan peningkatkan kegiatan promosi produk-produk UMKM/IKM masyarakat NTB di pasar nasional bahkan diharapkan semakin meluas di pasar dunia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Bank Indonesia akan terus mendorong UMKM di Indonesia khususnya yang ada di NTB untuk terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas produk-produknya dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, melalui gerakan bangga buatan Indonesia, menjadi sebuah terobosan yang besar sebagai tonggak semangat pemerintah mendukung produk lokal menguasai negeri. Ini juga kali pertamanya para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM-UMKM Indonesia. Karena UMKM adalah bagian dari pilar ekonomi bangsa, sehingga gerakan ini diharapakan menjadi kebiasaaan baru untuk mengutamakan belanja produk-produk lokal Indonesia.

“Mari kita dukung pelaku UMKM/IKM NTB dengan membeli dan mempromosikan produk-produk unggulannnya. Saya berharap kegiatan ini dapat membantu perputaran roda ekonomi di daerah maupun Indonesia,” harap Luhut, pada kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok melalui daring yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21).

Senada dengan itu, Wakil Gubernur NTB juga mengungkapkan, gelaran Gernas BBI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia yang didukung penuh oleh kementerian lembaga terkait, merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk membantu dan membangkitkan produk-produk lokal UMKM NTB di tengah pandemi Covid-19.

“Kami pemerintah dan masyarakat NTB sangat bersyukur kepada BI dan kementerian yang memfasilitasi untuk memperkenalkan produk-produk UMKM masyarakat dan destinasi pariwisata di NTB kepada dunia,” ucap Wagub.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menegaskan, dalam rangka mendorong pengembangan dan meningkatkan pelaku UMKM maupun IKM, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal. Hal ini akan mengharuskan warga NTB mempunyai preferensi terhadap produk lokal.

“Harapan kami, kebijakan pemberdayan UMKM ini selanjutnya akan dapat terlaksana secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan,” terang Ummi Rohmi.

Selain itu, dengan adanya kampanye bangga berwisata di Indonesia, Lanjut Ummi Rohmi, tentu diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong rasa bangga atas wisata di dalam negeri, khususnya di Lombok NTB. Sehingga ketika pariwisata kembali pulih, wisatawan sudah dapat langsung memilih Lombok sebagai destinasi utama yang akan dikunjungi.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kita yang dimotori oleh kebangkitan UMKM kita. Saya mengajak pak Luhut dan seluruh pejabat lainnya untuk belanja produk-produk kami sebanyak-banyaknya,” harapnya.

Dikesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM “Eksotisme Lombok” merupakan bagaian dari rangkai pameran KKI tahun 2021 di NTB yang dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

Pihaknya juga sudah mendorong 15 kementerian lembaga untuk membeli produk-produk UMKM NTB, begitu juga dengan dorongan kepada seluruh kepala BI setiap daerah untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM NTB.

Dijelaskannya, selama pameran KKI digelar di NTB sudah banyak produk-produk NTB yang masuk dalam daftar katalog BI yang siap untuk dipasarkan. Diantaranya produk kain tenun sebanyak 341 lembar yang diproduksi oleh tujuh UMKM NTB dengan berbagai motif dengan kualitas terbaik. Produk Kopi sebanyak 450 paket kopi, baik robusta maupun arabika dengan kualitas terbaik yang sudah diekspor ke negara Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya produk teh kelor yang sudah tersedia 530 paket teh produksi dari IKM Try Utami Jaya NTB.

“Belum lagi produk-produk unggulan lainnya. Ini membuktikan bahwa eksotisme Lombok benar-benar diwujudkan dalam produk-produknya yang luar biasa hebatnya,” ungkapnya.

Dalam kegiatan belanja bersama UMKM NTB tersebut, terlihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Menkomarves juga ikut membeli produk-produk UMKM NTB bersama dengan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian lembagan terkait. Begitu juga dengan para kepala BI serta dewan gubernur BI juga tak luput dari gerakan belanja produk-produk unggulan NTB.(Adbravo)

Tiga Bupati dan Wakil Dilantik Gubernur Papua Barat 23 Maret 2021 Mendatang

IMG-20210310-WA0073.jpg

FAKFAK (benuanews.com) – Bupati dan Wakil Bupati 2020-2025 Terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 Lalu diagendakan akan dilantik Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada tanggal 23 Maret 2021 di Kantor Gubernur Papua Barat,, Manokwari.

Gubernur Papua Barat ditemui sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat bahwa dirinya selaku gubernur Papua tegas tolak akan melantik beberapa bupati dan wakil bupati se Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

” Memang benar dalam waktu dekat tanggal 23 Maret 2021, saya selaku gubernur Papua Barat akan lantik lagi bupati dan wakil bupati terpilih yakni, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan ,” di tuturkan Gubernur Papua disela-sela usai kegiatan Pelaksanaan Syukuran HUT YPK Ke -59.

Jelas orang nomor satu di jajaran Pemda Papua Barat bahwa masih ada dua kabupaten lagi menunggu keputusan MK yakni Teluk Wondama dan Teluk Bintuni usai masa jabatan periode pertama berakhir.

“Sementara untuk Kabupaten Wondama kita masih menunggu lagi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kalau sudah selesai juga tentu kita akan gabung kegiatan Bupati, sedangkan Teluk Bintuni akan di lantik pada 17 Juni sesuai dengan perhitungan masa jabatan periode pertamanya berakhir,” jelasnya.
Gubernur.

Mandacan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang telah turut terlibat mensukseskan jalannya pelaksanaan pemilukada serentak pada tahun 2020 kemarin secara baik, aman dan tertib.

” Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih atas komitmen dan tekad untuk bersama kita jamin pemilukada di sembilan kabupaten ini dapat berjalan baik, sehat aman dan damai. Dan ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan persaudaraan ini mari kita jaga dan jamin indonesia pada umumnya dan tentu khusus untuk tanah papua di wilayah provinsi papua barat, dan kota manokwari yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Wakil Bupati Fakfak 2020-2025 Terpilih Yohana Dina Hindom mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Fakfak telah memilih dirinya berpasangan dengan Untung Tamsil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak 2020-2025.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya dengan Untung Tamsil akan bekerja mensejahterakan ekonomi rakyat yang baik,”kata Yohana Dina Hindom kepada media Benuanews kemarin.

Puji syukur kepada Tuhan, kami maju dengan indenpenden dan menang dengan mengalahkan seluruh partai pengusung kandidat 01 pasangan Samaun Dahlan dan Chlifford Ndardarmana. Hati rakyat yang kami menangkan” katanya sambil senyum. (adi/!Benuanews)

Fraksi PDIP Dr. Andreas Hugo Pareira Pemerintah Memperhatikan Penegerian Perguruan Tinggi Swasta

IMG-20210310-WA0063.jpg

Jakarta (benuanews.com) – Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Maret 2021, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr. Andreas Hugo Pareira menyampaikan agar pemerintah turut memperhatikan penegerian Perguruan Tinggi Swasta di daerah.

Sebagai anggota DPR RI dapil NTT 1 yang meliputi wilayah Flores, Lembata, dan Alor Andreas menyadari pentingnya kehadiran PTN ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kualitas manusia di daerah.

Dalam kesempatan ini, secara khusus Andreas meminta agar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan memberikan perhatian terhadap proses perubahan status Perguruan Tinggi Negeri untuk Universitas Nusa Nipa (UNIPA) di Kabupaten Sikka.
Selaku universitas yang telah memenuhi syarat minimum untuk mengajukan perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), UNIPA berpotensi menjadi PTN pertama di wilayah Flores, Lembata, Alor. Dengan tercapainya perubahan status tersebut, diharapkan masyarakat Flores dan sekitarnya mendapatkan akses pendidikan tinggi yang lebih baik.

Mengingat proses panjang perubahan status perguruan tinggi tersebut telah dilakukan semenjak 15 tahun terakhir, AHP secara khusus menyerahkan permohonan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk mempercepat proses perubahan status UNIPA menjadi PTN. Melalui upaya tersebut, Andreas berharap Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih memperhatikan masalah pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, terutama terkait kehadiran PTN di daerah (Lelangwayan)

scroll to top