Dompu NTB, Benuanews Com – Mutasi Jilid II pada era kepemimpinan AKJ SYAH yang telah dilaksanakan pada Selasa (28/09) sekitar pukul 15.00 wita hanya berlaku pada 9 pejabat fungsional saja. Dan pelantikan 9 pejabat fungsional ini langsung dilakukan oleh Sekda Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MPPM Bertempat di ruang rapat Bupati Dompu.
Mutasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Dompu tertanggal 24 September 2021 tentang Pengusulan, Penetapan Dan Pemindahan Pejabat Fungsional di Kabupaten Dompu. Keputusan ini terhitung sejak 01 Oktober 2021.
Dari 9 pejabat fungsional yang dimutasi tersebut yakni Suhadah, A.Md,Keb jabatan Bidan Penyelia RSUD Dompu, Nurwahidah, A.Mk jabatan Perawat Penyelia pada UPTD Puskesmas Dompu Kota, Sri Nurdahniah, A.Md,Keb jabatan Bidan Penyelia pada Puskesmas Dompu Barat, Hefrida Lutfiana, S.Si, APt jabatan Apoteker Ahli Madya RSUD Dompu, Ujang Satria Irawan, S.Km jabatan Perawat Muda pada UPTD Puskesmas Dompu Kota, Syaiful Arif, S.Pd jabatan Guru Ahli Madya pada SMPN 1 Manggelewa, Alwien Arief, A.Md Rem jabatan Tekhnis Elektromedis pada Puskesmas Kilo, Gunawan, A.Md Pik jabatan Perekam Medis Puskesmas Dompu Timur dan Mulyadin, A.Mk jabatan Perawat Penyelia UPTD Puskesmas Dompu Kota.
Pada kegiatan mutasi tersebut, hanya 8 pejabat fungsional saja yang menghadiri dan 1 orang tidak hadir.(imran)
Dompu. NTB-benuanews. com, Pembukaan jalan ekonomi demi memperlancar arus transportasi petani , di kawasan hutan di Kabupaten Dompu NTB, di soroti anggota DPRD Kabupaten Dompu Yatim dari Partai Demokrat.
Usai penetapan rancangan anggaran perubahan tahun 2021, Yatim harapkan pada ketua Dewan agar memiliki kepedulian terhadap kerusakan hutan, dan banyak jalan ekonomi di atas puncak gunung penuturan Yatim di kutip awak media, Ketua DPRD Andi Bachtiar Amd.Par menanggapi akan diadakan rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas terkait , Camat dan kades yang punya wilayah.
Yatim politisi Demokrat menyoroti dinas terkait yang mengurus hutan agar bisa turun tangan , agar kasus pembukaan jalan ekonomi di atas gunung pelanggaran , seakan akan LH K propinsi NTB pembiaaran semata mata sorot Yatim.
Kegiatan pelaksanaan proyek pembukaan jalan ekonomi tani di kawasan hutan , tidak sesuai standar pengelolaan hutan , dia menuding proyek tersebut tidak ada legalitas yang jelas, sebab pekerjaan di luar perlindungan hutan.
Adapun jalan lintas ekonomi melalui puncak gunung sesuai potensi yang faktual dilihat secara kasat mata antara lain : Gunung ” Donggo Sumba” Kecamatan Woja, gunung teka sire , Desa Teka sire, Puncak gunung Dam baka kompleks, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Doro sambi, Desa Konte dan songgajah , jalan ekonomi Doro Nae, dan So Tompo Desa Tolokalo Kecamatan Kempo.
Salah satu Kabid KPH Empang riwo saat di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya tidak bisa menjelaskan karena masih ada atasan langsung , saat berita ini di tulis Kepala KPH Empang riwo saat itu tidak ada , Selasa 21/9/2, namun sebagai acuan kita katanya KPH telah mencoba menangkap pelaku pengrusakan hutan , tetapi masyarakat brutal tidak sadar hukum, mengambil tindakan sewenang wenang dengan menutupi jalan , semakin resah dudunia pemerintahan sehingga merujuk pada kemanan dan ketertiban yang kurang kondusif. (imran).
