Kemandirian ekonomi desa merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Dengan lebih dari 74.000 desa di Indonesia (BPS, 2023. Data terbaru 75.264 Desa), potensi desa sebagai penggerak ekonomi tidak dapat diabaikan.
Desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan sosial yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan lemahnya kapasitas manajerial masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa adalah dua entitas yang diakui sebagai penggerak ekonomi lokal.
BUMDes, dengan pendekatan berbasis aset desa, berperan sebagai lembaga ekonomi yang mengelola potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan desa.
Sementara itu, Koperasi Desa, dengan prinsip keanggotaan dan demokrasi ekonomi, memberdayakan masyarakat melalui kolaborasi dan gotong royong.
Artikel ini membahas bagaimana kemitraan strategis antara BUMDes dan koperasi desa dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mengatasi tantangan yang ada.
Sinergi BUMDes dan Koperasi Desa dalam Ekosistem Ekonomi Lokal
BUMDes dan Koperasi Desa memiliki keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi lokal.
Sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa, BUMDes memiliki kewenangan untuk mengelola aset desa seperti lahan, fasilitas umum, dan potensi sumber daya alam.
Dengan demikian, BUMDes dapat berperan sebagai pemrakarsa usaha strategis, seperti pengolahan hasil pertanian, pengelolaan pariwisata desa, atau pengembangan energi terbarukan berbasis lokal.
Di sisi lain, Koperasi Desa memiliki kekuatan pada basis keanggotaan dan partisipasi masyarakat.
Dalam model koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, sehingga pengambilan keputusan lebih demokratis.
Koperasi juga dapat memfasilitasi pembiayaan mikro, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung usaha-usaha lokal yang dikembangkan oleh BUMDes.
Sebagai contoh, pola kemitraan ideal dapat diwujudkan dalam sektor pertanian.
BUMDes dapat mengelola aset lahan pertanian dan menyediakan infrastruktur, sementara koperasi desa mendukung petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan teknologi pertanian, dan akses pembiayaan.
Meskipun potensi kemitraan ini besar, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan.
Salah satu masalah utama adalah kurangnya kapasitas manajemen di kedua entitas. Banyak BUMDes dan koperasi desa yang masih dikelola secara tradisional dan belum mengadopsi prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, konflik kepentingan antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam membangun sinergi.
Kendala lainnya adalah minimnya dukungan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara BUMDes dan Koperasi Desa.
Regulasi yang ada sering kali bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan peran kedua entitas secara holistik. Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan dalam menjalankan program-program ekonomi desa yang berkelanjutan.
Argumen Persuasif dan Solusi Konkret
Untuk memperkuat kemitraan antara BUMDes dan koperasi desa, beberapa solusi konkret dapat diimplementasikan. Pertama, peningkatan kapasitas manajemen. Pelatihan intensif bagi pengurus BUMDes dan koperasi desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajerial. Pemerintah dan lembaga akademik dapat berkolaborasi dalam menyediakan modul pelatihan yang mencakup tata kelola keuangan, strategi pemasaran, hingga penggunaan teknologi digital.
Kedua, penyediaan pendanaan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat membentuk skema pendanaan khusus untuk mendukung kemitraan antara BUMDes dan koperasi desa. Misalnya, melalui dana desa yang dialokasikan secara khusus untuk pengembangan usaha bersama atau melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro yang menawarkan kredit berbunga rendah.
Ketiga, kebijakan yang mendukung sinergi. Regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mendorong kolaborasi strategis antara BUMDes dan koperasi desa. Misalnya, melalui kebijakan yang mendorong integrasi perencanaan usaha desa dengan rencana strategis koperasi.
Dengan langkah-langkah ini, desa-desa di Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kemitraan antara BUMDes dan Koperasi Desa adalah solusi strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing entitas, desa dapat mengoptimalkan potensi lokalnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Namun, keberhasilan kemitraan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung pengembangan BUMDes dan koperasi desa melalui dialog, investasi, dan advokasi kebijakan yang progresif.
Hanya dengan kolaborasi yang kuat, desa mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Sumber: Jatimupdate.
