Bima NTB Benuanews.cim Politik Dan Pendemin Di Indonesia-
Dalam pandangan penulis bahwa bangsa kita Indonesia memang tidak dijadikan ilustrasi atau barometer yang cukup kritis dalam politik pandemi di Indonesia. Ini lazim semata, mengingat fungsi utama media sebagai kontrol sosial.akan tetapi memang cara pandang kita sebagai masyarakat awam dan masyarakat moderen sangat beda dalam berpolitik saat pendemi.
Politik pandemi di Indonesia itu antara lain tampak pada bagaimana pemerintah pusat dan daerah berupaya saling bersinergi, saling berkolaborasi hingga pilihan strateginya. Yang dipilih adalah pembatasan sosial atau social bukan karantina wilayah atau penutupan (lockdown).
Semua negara sekarang tengah menghadapi ketidakpastian karena tidak sepenuhnya virus Covid-19 diketahui. Lagi pula ia telah menjadi pandemi, yang berkembang cepat tak terdeteksi. Dalam konteks ini, pemerintah suatu negara sering telat menangani sehingga berdampak fatal. Dengan kata lain, mereka menutup sekolah, membatasi kerumunan, tapi sangat terlambat, seperti Italia, Iran, dan Korea.
Di negara demokrasi, mengulas politik pandemi bukanlah hal tabu. Akademikus, media, tokoh, atau siapa pun dari segmen atau spektrum masyarakat boleh memberi masukan ke pemerintah demi kebaikan bersama. Pemerintah bisa mengabaikan atau merespons positif, bergantung pada skala prioritas yang diyakininya. Ada titik temu penting di sini, yakni pembelajaran. Pemerintah negara demokratis yang “tak bisa salah”, melainkan terbuka kepada ragam masukan .
Sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi catatan penting dalam efektivitas koordinasi politik pandemi. Isu popularitas dan eliktabelitas antar-tokoh politik memang sering kali tak terelakkan. Secara umum, tidaklah etis bila perbincangan diarahkan ke politik kontestasi elektoral pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Jauh lebih penting ialah agar semua pemimpin di pusat dan daerah hadir dan efektif kepemimpinannya.
Dalam berpolitik yang demokratis, ada etika yang harus dijaga bersama. Dalam situasi pandemi, tak boleh ada yang bermain di air laut . Semua kepolitikan harus berorientasi politik kemanusiaan. Maka, dinamika kontestasi tak boleh berlarut dalam konflik kontraproduktif. Bukan berarti kritik dengan gampangnya diberangus, tapi negara mengarahkan gerak politik bangsa ke kebersamaan melawan Covid-19.
Paradigma selalu bernalar dan etika politik negara demokrasi dalam pemberantasan Covid-19 berbeda dengan negara non-demokrasi. menyoroti apa yang dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai “cara brutal” Cina mengatasi wabah Covid-19 di Wuhan. Cara Cina memang menunjukkan kemajuan ketika, pertengahan Maret, sang presidenya mampu mengatasi segala persoalanNya .
Di negara-negara demokrasi, politik pandemi tidak menunjukkan kesamaan efektivitas. Italia, misalnya. Kebijakan karantina wilayah alias lockdown tidak efektif karena pelaksanaannya tidak ketat. Pengawasan diserahkan ke masing-masing orang ,hak-hak publik juga tidak dikekang. Praktik seperti ini perlindungan kesehatan. Maka, dalam konteks ini, politik pandemi juga identik dengan infrastruktur rumah sakit dan kelengkapan medisnya secara merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kini banyak negara, termasuk Indonesia, merasakan keterbatasan medis kendati pemerintah terus berupaya menambah fasilitas. Kemudahan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan adalah tantangan utamanya bagi bangsa Indonesia.
Dalam pandangan penulis secara politik semua itu, politik pandemi bersangkutan dengan kepercayaan .Pemerintah, sebagai penentu kebijakan, sering kali dihadapkan kepada situasi pelik dan tak populer. Keraguan dan ketidak setujuan sebagian masyarakat di negara demokrasi membuat kepercayaan nalar yang berbeda. Jadi, ujian politik pandemi adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah direspons efektif oleh warganya. Pemerintah jangan hanya menuntut agar masyarakat saling berempati dan bersolidaritas melawan wabah, tapi hal ini juga seharusnya tecermin dari cara komunikasi pemerintah sendiri dalam hal kepercayaan pengendalian informasi penting agar rumor hoaks tak mendominasi.
Politik pandemi otomatis juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi.siapa pun yang menjadi pemerintah.apakan di negara demokrasi atau bukan.tidak mudah menghadapinya. penjadwalan ulang proyek-proyek strategis mau tak mau harus dilakukan.memang tak mudah bagi pemerintah yang telah menetapkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur berskala mercusuar pemerintah harus realistis.bukan pemerintah mengijinkan pilkada Pilgub dan Pilkades saat Pendemin malah melakukan kerumunan inilah tidak konsitensi nya pemerintah.
Fastabiqul Khasiat (Imran)
