Nias Utara_BenuaNews, Jum’at 26 Januari 2024
“Aliansi Guru Honorer Nias Utara yang melaksanakan aksi damai di kantor pemerintah nias utara pada hari Jum’at 26 Januari 2024, ternyata hanya untuk berselfie ria kepada bupati nias utara.
“Dalam tuntutan Aksi aliansi Guru Honorer Nias Utara, menyampaikan orasinya sebagai berikut,
1. Meminta Pemerintah Nias Utara membuka formasi PPPK Guru pada tahun 2024
2. Meminta Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan PPPK Guru Selambat-lambatnya 31 Januari 2024 Kepada MENPA-RB
3. Meminta Pemerintah Kabupaten Nias Utara, memprioritaskan yang sudah melewati ambang batas penilaian yang berstatus “P” Pada hasil seleksi kompetensi PPPK jabatan guru Jf tahun 2023
4. Meminta Penjelasan kepada Bupati Nias Utara atas pemutusan kontrak Guru Bantu Daerah(GBD) yang dilakukan secara sepihak.
“Sekitar pukul 13.30 Wib, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu tiba di kantor bupati dan langsung menemui para guru honorer dan mengajak di ruangan aula Tafaeri untuk berdiskusi.
“Perwakilan dari peserta aksi, Mekaliusman Zalukhu menyampaikan beberapa keluhan dan aspirasi mereka antara lain: Meminta Pemda Nisut membuka formasi PPPK Guru 2024. Meminta Pemda Nisut mengusulkan Formasi PPPK paling lambat 31 Januari. Meminta Pemda Nisut memprioritaskan yang sudah lewat ambang batas penilaian berstatus “P”.
“Mendengar keluhan para peserta aksi Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu S.Pd, M.IP yang didampingi oleh kadis pendidikan Nisut dan Para Asisten, menanggapi dengan serius aspirasi mereka serta menjelaskan beberapa hal terkait aspirasi para guru honorer tersebut.
“Bupati Amizaro menjelaskan bahwa dengan adanya pengumuman dari Presiden melalui Menpan RB bahwa 2024 diberi peluang kepada daerah untuk membuka formasi PPPK maka tentunya daerah akan menyesuaikan formasi dengan rasio kebutuhan dan rasio kemampuan keuangan daerah. Pemda Nisut tidak tinggal diam bahkan Kepala BKD saat ini sedang berada di Jakarta saat ini untuk konsultasi tentang hal ini,” tutur Amizaro
“Bupati juga menjelaskan bahwa penetapan status “P” bagi peserta PPPK yang lolos ambang batas pada seleksi PPPK 2023 yang lalu, itu bukankah kewenangan Pemda Nisut melainkan kewenangan BKN, namun kita akan mengusulkan hal ini, bilamana BKN menyetujui hal ini maka Pemda Nisut akan melaksanakannya,” jelas Bupati
“Bupati juga menambahkan bahwa penerimaan formasi Guru PPPK pada tahun 2023 yang lalu , hal ini perlu berterimakasih kepada Pemda Nisut dimana termasuk Pemda Nisutlah yang berani menerima 532 orang tenaga PPPK inilah bukti bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara peduli dengan dunia pendidikan,” ucap Bupati
“Mendengar penjelasan dari Bupati Nias Utara, peserta aksi merasa senang dan gembira dan mereka meminta untuk foto bersama Bupati Nias Utara sambil bersalam-salaman dan membubarkan diri dengan tertib. (Team)
