Jakarta,Benua News.com Inkopas menyambut baik siapapun dari pemerintah yang ditugaskan untuk membantu masyarakat dan para pedagang untuk menanggulangi masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai ini.
Andrian Lame Muhar selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) mengatakan, Mudah mudahan dengan ditunjukknya Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang disapa LBP menjadi leader untuk memantau pergerakan minyak goreng dari hulu ke hilir bisa membawa angin segar karena LBP mungkin berkompeten dibidang sawit dan juga bisnis yang sangat tahu kenapa sih harga minyak goreng ini masih tinggi, masih terkadang langka, seperti apa sih kendalanya masalah dihulu hilirnya seperti apa.
“Saya harapkan LBP, saya rasa orang yang mumpuni untuk menanggulanginya,” ujar Lame, sapaan akrabnya Andrian Lame Muhar saat dijumpai di gedung Bidakara, Pancoran Jakarta, Sabtu (28/5/2022) sore.
Dikatakan Lame, sekarang permasalahannya seperti minyak goreng subsidi sangat sulit jalannya karena diatur di Menperi untuk masalah D1 dan D2 nya dan juga dari produsen minyak sawit cukup kesulitan karena ada beberapa peraturan di Menperin. Contohnya para pedagang kami harus memiliki NPWP yang harus dilampirkan, dan itu dispute di kami karena sebagian para pedagang di pasar itu tidak semuanya memiliki NPWP.
Lanjut Lame, kemudian juga besaran untuk di distribusikan, contoh Inkoppas kemarin dari Apikal mendapat 100 ton perhari yang sekarang sedang dikonsolidasikan selalu. Mudah mudahan bisa bergerak dengan cepat dari sebelum lebaran sudah mulai bergerak derah Jawa Barat dan DKI Jakarta serta Sumatera.
“Kita terus konsolidasi dan minyak goreng subsidi ini bisa tersalurkan. Kemudian perintah pun harus memperhatikan minyak goreng non subsidi baik yang curah maupun bermerek, karena yang diketahui masyarakat hanya yang bermerek. Mereka menganggap minyak goreng curah itu kandungan omeganya kurang, kurang begizi. Isu isu yang beredar seperti itu,” ujar Lame.
“Saya rasa pemerintah lebih mengetahui kalau minyak goreng curah itu ternyata juga bisa dipergunakan dan sehat juga buat di konsumsi,” imbuh Lame.
“Tetapi, isi isu yang beredat tersebut pemerintah harus tangkis kalau ada isu isu minyak goreng curahan subsidi ini juga baik buat di konsumsi kemudian juga tidak bermasalah minyaknya. Kemarin ada isu minyak goreng lemak jenuhnya tinggi, minyak gorengnya campuran apalah gitu,” ucap Lame.
Lame menuturkan, Saya harapkan pemerintah ikut membantu untuk meyakinkan masyarakat karena dimata masyarakat sekarang dan mata para pedagang minyak goreng yang dikonsumsi itu masih dipegang oleh merek merek yang terkenal dan sedangkan sekarang harganya sangat tinggi.
Lebih lanjut Lame mengungkapkan, masrakat merasakan tidak terjangkau dan minyak goreng curahnya itu jumlah sangat sedikit, yang masuk di mayarakat minyak goreng non subsidi.
Minyak subsidi Inkopas sendiri mendapatkan 100 ton perhari sampai sekarang berjalannya juga tidak begitu ngebut karena banyak persyaratan dari Menperin yang harus diikuti dan sangat di audit karena subsidi.
Mudah mudahan LBP sebagai leader untuk mengawasi sawit ini dapat bekerja dengan baik.
Kami sangat mengharapkan respon beliau bisa membantu Presiden bagaimana menanggulangi permasalahan harga minyak goreng dan distribusi minyak goreng yang ada di Indonesia.
Yang saya lihat langkah pertama LBP ingin mengaudit perusahan perusahaan sawit, dari hasil audit tersebut LBP bisa melihat kenapa sih harga ini bisa tingggi kemudian kenapa sih bisa langka.
Langkah LBP tersebut sangat bagus diperiiksa dari hulu hingga hilirnya, kita lihat saja langkah langka LBP selanjutnya.
Saya baca baru baru ini, LBP ingin mengaudit beberapa perkebunan sawit yang ada. Saya tanya ada perkebuhan sawit seluas 500ribu hektar tetapi kantornya kecil dan tidak masuk akal. Kita lihat saja kerja LB mewakili pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut dari hulu hingga hilir.
Inkoppas sendiri hanya fokus di pedagang pasar, kalau pemerintah sendiri fokus di konsumsinya. Bagaimanapun juga pedagang pasar ini harus mendapatkan suplai stok yang baik, terjangkau, tidak langka, mereka bisa menjual seperti normal sehingga penghasilan mereka dapat dari menjual minyak goreng dan mereka masih bisa tetap hidup dengan berbisnis di pasar. Itulah fokus kami di Inkoppas.
Untuk para pedagang kami yang menjual minyak gorengnya sangat tinggi, kendala sebenarnya tidak ada di pasar kami. Tapi kan bila masyarakat enggan membeli dengan harga tinggi kan pendapatan pedagang kami juga ikut turun. Itu yang jadi masalah.
Jadi efek domino inilah yang jadi masalah di Inkoppas, walaupun pemerintah melihatnya dari segi masyarakat belinya dimana. Kami hanya melihatnya di pedagang pasar kami.
Inkoppas selalu mendorong pemerintah, contohnya kemarin bekerjasama dengan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan juga produsen yang ada di Indonesia mendapatkan kuota kuota harian, terus kami pun distribusikan. Kami mengikuti aturan pemerintah yang penting bisa tersalurkan dari produsen ke D1 Inkompasnya lalu kami salurkan ke D2 nya Koppas koppas kami lalu ke masyarakat.
Kami pun terus berusaha supaya produsen mempercayai kami D1 Inkoppas lalu kami salurkan ke D2 anggota kami Koppas koppas maupun D2 lainnya yang tergabung dalam apeknya Inkoppas.
Para pedagang pasar turut menjerit dengan tingginya harga yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga penghasilan pedagang pasar pun turut menurun. Mereka pun menurunkan harga supaya bisa terjangkau oleh masyarakat.
Sebenarnya dengan harga tinggi sangat terganggu, pedagang ini dapat harganya dari D1 sudah tinggi jadi gimanapun juga pedagang harus tetap berjualan dengan harga berapapun. Makanya di supoort juga dengan minyak goreng curah non subsidi yang sekarang harganya sekitar 16-17 ribu perliter. Kemudian di support juga sama minyak goreng subsidi yang sedang kita gencarkan
Pedagang terus berusaha lewat Inkoppas, pedagang pedagang kami dari Inkoppas menyalurkan semua minyak goreng baik non subsidi dan subsidi ke pedagang pedagang kami dibawah.
Masa kelangkaan itu ketika dari produsen tidak masuk ke D1 sehingga D1 tidak menyalurkan ke D2 seperti telat tranportasinya sedangkan dipasar yang membeli minyak goreng itu banyak. Sehingga suplai barang yang masuk sama yang dibeli oleh masyarakat lebih cepat yang dibelinya.
Jadi saat dibeli barang tersebut kosong sehingga menjadi langka. Sekarang bagaimana caranya para produsen dengan D1 itu mempercepat suplainya mereka untuk masuk ke D2 disalurkan ke masyarakat sehingga kecepatan daya beli masyarakat membeli minyak goreng itu sama dengan suplai dari produsen dan distributor ke D2. Sehingga suplai stok itu selalu ada, itu yang selalu diharapkan.
Makanya LBP mengaudit, masalahnya apa nih di produsen kenapa suplainya mereka memurun. Telat apakah karena masalah transportasi nya, resenary nya, ataupun petaninya sedang bermasalah oleh pemerintah.
Saya berharap cepat menanganinya. Ini isu hangat dan itu terus yang muncul. Minyak goreng ini gak bisa di substitusi. Orang bilang ganti saja dengan makan rebus rebusan, BNTT mulailah pakai minyak kelapa yang sulit dalam pembuatan dan tidak semudah kelapa sawit yang bisa selalu dibuat banyak.
Moestar Hadi
