(Wonogiri-Jateng-Benuanews.com). Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah memiliki potensi gempa yang beragam di musim hujan maupun musim kering. Letak geografis Wonogiri dibagian selatan merupakan pantai, di bagian tengah merupakan pegunungan sehingga kasus bencana alam sering terjadi. Jenis bencana menyangkut bencana gempa, tanah longsor, tanah bergerak, tanah ambles, banjir bandang, angin kencang, kebakaran hutan, kekeringan dan potensi tsunami di wilayah pesisir selatan.
Dengan alasan tersebut, semua pemerintahan desa di Kabupaten Wonogiri didorong mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan bencana alam di daerahnya masing masing. Mengalokasikan dana desa sebagai salah satu langkah membangun partisipasi masyarakat sebagai tangguh bencana. Alokasi anggaran desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Alokasi dana ini bukan untuk gaji atau honor tetapi untuk peningkatan kapasitas dan biaya operasional”, kata Bambang Haryanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri pada Sabtu (31/10/2020). Dana ini dapat digunakan pada tiga jalur, Alokasi prabencana untuk upaya mitigasi bencana yang dapat mengurangi resiko bencana, Alokasi sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas pembentukan relawan tanggap bencana, dan untuk forum penanggulangan bencana (FRB) di tingkat desa.
Alokasi prabencana dapat digunakan untuk pemetaan wilayah bencana dan rencana kontingensi sehingga dampak bencana tidak meluas dan dapat diminimalisir. “Ketika ada bencana, masyarakat harus lari kemana dan evakuasi kemana, masyarakat desa yang lebih tahu kondisinya. Jadi dana desa bisa menjadikan warga yang tangguh bencana”, ujar Bambang.
Kabupaten Wonogiri memiliki 294 wilayah desa dan kalurahan. Baru ada 168 desa yang menganggarkan dana desa untuk dialokasikan pada upaya penanggulangan kebencanaan. Bagi pemerintahan desa yang belum supaya segera untuk mengalokasikan dana desa. “Anggaran ini sangat penting untuk peningkatan kapasitas tanggap bencana, karena bencana alam dapat menimbulkan kemiskinan. Apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari”, pungkas Bambang.
Secara terpisah, Koordinator Lapangan Jaringan Aksi Relawan Kebencanaan Pantai Selatan Jawa Tengah Sudirjo Suharyo mengatakan “Relawan kebencanaan di tingkat desa sangat dibutuhkan sebagai Desa Tanggap Bencana”, katanya kepada benuanews Senin (02/11/2020). “Kami yang tergabung dalam Forum Aksi Relawan Jawa Tengah (FORJAT) siap untuk memberikan pendidikan singkat bagi relawan baru dengan materi Aksi Kerja Lapangan dengan tujuan agar relawan dapat kerja cepat, bukan hanya selfi-selfi dengn korban”, tuturnya. (Kontriutor:barry).
