Labuhanbatu | Benuanews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat evaluasi serta penyusunan strategi pencapaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) KPK RI Tahun 2026, khususnya pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
MCSP-RBS merupakan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan berbasis risiko yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Sektor Pengadaan Barang dan Jasa menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini. Pengawasan dan pengendalian ekstra dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Jalan SM Raja, Rantauprapat, Jumat (30/10/2026), Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap, S.Sos., M.M., memacu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat tindak lanjut hasil evaluasi.
Ia meminta seluruh jajaran meningkatkan koordinasi, melengkapi dokumen pendukung, serta menjamin seluruh proses—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan—dilakukan secara transparan, kompetitif, efektif, dan akuntabel.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penilaian indikator, melainkan harus menjadi budaya kerja dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegas Zaid.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Labuhanbatu menargetkan terumuskannya langkah strategis dan terukur demi mengoptimalkan capaian indikator MCSP-RBS KPK RI Tahun 2026. Dengan sinergi seluruh OPD, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat integritas aparatur, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional menuju visi “Labuhanbatu Cerdas Bersinar.” (*)
