Cilegon Benuanews.com Pada hari Selasa, 22 September 2026 pukul 11.00 WIB, telah dilaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, http://M.I.Pol., Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra di Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor perhubungan laut, khususnya kesiapan layanan penyeberangan Merak – Bakauheni sebagai lintasan tersibuk di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Zulfidon selaku Executive Director Regional 2 PT. ASDP Merak, KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha, S.T., M.T., Perwakilan BPTD Banten Ihwan Priantono, Perwakilan Kadis Perhubungan Provinsi Banten, Ketua Gapasdap Merak Togar, Ketua DPP Gapasdap Choiri, Kapolsek Pulomerak Kompol D.P. Ambarita, Kapolsek KSKP Merak IPTU Agie Dwisetio Putra, http://S.Tr.K., S.I.K., M.H., serta stakeholder terkait seperti PT. BKI Cab. Banten, Jasa Raharja Putra, Basarnas Merak dan BMKG Merak. Dalam paparannya, pihak ASDP menyampaikan bahwa Pelabuhan Merak memiliki 7 dermaga dengan kapasitas parkir 7.326 kendaraan dan didukung 72 unit kapal dengan rata-rata operasional 28 unit per hari yang mampu mengangkut 21.000 orang per hari, serta menyiapkan bufferzone Indah Kiat sebagai antisipasi kepadatan.
Sementara itu, KSOP Kelas I Banten dan BPTD Banten memaparkan rencana pengendalian angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 dengan menyiapkan 3 pelabuhan penyangga yaitu Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Bojonegara, mengingat adanya prediksi kenaikan jumlah penumpang sebesar 5 persen dan peningkatan signifikan pada angkutan truk. Pihak Gapasdap juga menyoroti permasalahan penertiban kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) dan pentingnya pemeriksaan keselamatan terhadap kendaraan, barang berbahaya, serta kendaraan listrik yang akan masuk ke kapal.
Dalam arahannya, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono menyampaikan terima kasih atas sambutan dan masukan dari seluruh stakeholder. Ia menekankan perlunya antisipasi terhadap angkutan logistik terkait program-program pemerintah, usulan penambahan dermaga kepada pemerintah, serta penerapan zero tolerance terhadap ODOL. Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama dan mutlak harus dijaga, mulai dari kelaikan kapal, kontrol manajemen keselamatan yang harus disampaikan kepada publik, hingga jaminan keselamatan oleh ASDP sebagai fasilitator.
Lebih lanjut, Kapoksi Komisi VII DPR RI tersebut juga mendorong adanya edukasi dan kampanye keselamatan kepada konsumen, kesiapan tim penyelamat, mitigasi bencana yang meliputi alarm tanda bahaya dan zona evakuasi, serta mengajak kerja sama dengan nelayan sekitar. Kegiatan kunjungan kerja yang mendapat pengamanan dari Polsek Pulomerak tersebut berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta berakhir pada pukul 13.00 WIB.
