LUMAJANG, Benua News.com – Sekolah yang seharusnya mendidik, justru diduga sedang memeras wali murid! Baru memasuki tahun ajaran baru, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lumajang di Jalan Kalimas, Kelurahan Rogotrunan, langsung melempar beban berat ke pundak warga: WAJIB bayar Rp4,5 Juta per anak! Alasannya? Menutup kekurangan anggaran senilai Rp3,5 MILIAR , lalu dibagi rata ke seluruh siswa, kaya atau miskin tak terkecuali !.
Polemik memanas, pihak sekolah akhirnya buka suara di hadapan awak media. Dipertemuan tertutup, Humas MAN bersama jajaran Komite Madrasah yang baru terbentuk tiga bulan itu TERANG-TERANGAN mengaku menarik dana besar itu.
Nur Wahid, Ketua Komite, berkilah: “Anggaran Kemenag kecil, tidak seperti SMAN yang dapat dana besar dari Diknas. Kami ingin pendidikan setara, jadi kekurangannya ditutup bersama wali murid.”
Bahkan saling lempar tanggung jawab! Malik, Humas MAN, berkata: “Sekolah hanya susun program! Urusan biaya dan meminta uang ke wali murid? Itu urusan Komite sepenuhnya!”
Masduki, Kepala Bidang SDM Komite, membela “Program butuh Rp5 Miliar. Anggaran resmi hanya Rp1,3 Miliar. Selisihnya kami bagi ke semua wali murid!”
Yang lebih bikin darah mendidih: Bagi wali murid yang tak mampu dan minta keringanan, malah dipersulit! Wajib lampirkan berkas lengkap KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan_Desa. Belum cukup! Sekolah kirim tim ke rumah untuk MEMERIKSA langsung kebenaran kondisi ekonomi warga!
Padahal ? JELAS-JELAS MELANGGAR HUKUM! Sesuai PMA Nomor 16 Tahun 2020, madrasah negeri DILARANG KERAS pungut biaya nominal tetap atau menjadikannya kewajiban! Segala bantuan wali murid WAJIB bersifat SUKARELA, tidak boleh dipaksakan, apalagi dijadikan syarat!
Mengatasnamakan “kekurangan anggaran” lalu membagi beban paksa ke setiap siswa? Lalu yang miskin diperiksa habis-habisan? Ini jelas PUNGUTAN TERSELUBUNG! Sekolah seolah-olah membagi utang kepada siswa dan memaksa dibayar!
