RIAU — Benua News com, 25 Februari 2026 — Desakan publik terhadap pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Riau semakin menguat. Hingga kini, Nota Pemeriksaan resmi atas dugaan pelanggaran serius di Perkebunan Toni Olak belum juga diterbitkan, sementara seorang pekerja telah mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tajam: seberapa cepat dan seberapa tegas negara melindungi pekerja?
Korban, Dedi, mengalami kecelakaan kerja di area perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Hasil pemeriksaan medis menyatakan fungsi mata kirinya hampir hilang total — sekitar 99 persen tidak berfungsi. Kerusakan bersifat permanen.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, korban diduga bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial. Ia mengaku tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, hak perlindungan kecelakaan kerja yang seharusnya menjadi kewajiban pemberi kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kasus ini tidak sekadar kecelakaan kerja. Terdapat dugaan rangkaian pelanggaran serius, yaitu:
Pekerja diduga tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
Dugaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak
Hak santunan kecelakaan kerja tidak dipenuhi sesuai kondisi medis
Biaya perawatan kecelakaan sebesar Rp19 juta ditanggung sendiri oleh pekerja
Jika terbukti, praktik tersebut bukan hanya pelanggaran administratif — tetapi bentuk pengabaian terhadap perlindungan dasar tenaga kerja.
Sorotan kini tertuju pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Lembaga pengawas tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan. Nota Pemeriksaan wajib segera diterbitkan sebagai langkah hukum konkret.
Tanpa tindakan tegas, pengawasan ketenagakerjaan berisiko dipandang lamban, bahkan terkesan membiarkan dugaan pelanggaran berlangsung tanpa konsekuensi.
Pengawas sebelumnya menyatakan hasil pemeriksaan akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun publik menilai, kasus dengan dampak cacat permanen tidak boleh ditangani dengan sikap menunggu atau setengah langkah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan klarifikasi resmi. Tidak adanya tanggapan publik memperkuat kesan kurangnya transparansi dan tanggung jawab terhadap nasib pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serius.
Kasus ini menjadi ujian nyata keberpihakan negara terhadap pekerja. Ketika korban menanggung sendiri biaya pengobatan dan kehilangan fungsi penglihatan, pengawasan tidak boleh berhenti pada proses administratif.
Nota Pemeriksaan harus keluar. Tindakan harus nyata. Penegakan hukum harus tegas.
Jika tidak, maka perlindungan tenaga kerja hanya menjadi aturan di atas kertas — bukan jaminan nyata bagi mereka yang mempertaruhkan keselamatan demi bekerja.
Redaksi.
