MUARO JAMBI (Benuanews.com)-Suasana ruang rapat gabungan komisi DPRD Muaro Jambi, Senin (tanggal menyesuaikan jadwal resmi), mendadak memanas. Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, turun langsung memimpin audiensi antara perwakilan Gabungan Kelompok Tani Bersama Kita Sukses dan Jaya Lestari dengan perwakilan masyarakat Dusun Mudo.
Adu argumen tak terhindarkan. Warga datang membawa keluhan serius: akses Sungai Alam yang selama ini jadi jalur utama aktivitas ekonomi mereka, diduga ditutup oleh PT Petaling Mandraguna (PMG) perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
Aspirasi itu disampaikan secara resmi melalui surat permohonan audiensi tertanggal 20 September 2025, disusul surat aspirasi dari tokoh masyarakat Sudirman pada 5 Oktober 2025. Intinya, warga merasa jalur vital ekonomi mereka diputus tanpa musyawarah.
“Sungai itu urat nadi kami. Tempat cari ikan, angkut hasil kebun, bahkan satu-satunya jalur keluar masuk warga. Sekarang semua tertutup tanggul dan jalan perusahaan,” keluh salah satu perwakilan kelompok tani dalam pertemuan itu.
Bukan cuma soal akses sungai. Perwakilan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila dan Karang Taruna Dusun Mudo juga menyinggung soal alokasi lahan 20 persen di luar HGU yang sampai sekarang tak kunjung diberikan kepada petani rakyat, padahal itu sudah jadi amanat regulasi pemerintah.
Situasi ini memicu keresahan di masyarakat. Warga menilai perusahaan sawit tersebut mengabaikan tanggung jawab sosial dan tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat serta petani lokal di sekitar konsesi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Aidi Hatta dengan tegas menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini.
“Kami akan panggil pihak perusahaan secepatnya. DPRD tidak akan tinggal diam kalau akses dan hak hidup masyarakat terganggu,” tegasnya.
Aidi menambahkan, lembaga yang ia pimpin akan mengawal persoalan ini secara terbuka dan transparan, berpihak pada kepentingan rakyat tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku.
Audiensi berlangsung kondusif meski penuh ketegangan. Warga berharap DPRD benar-benar menjadi jembatan penyelesaian antara masyarakat dan pihak perusahaan, agar konflik ini segera menemukan titik terang.
(An)
Editor:Redaksi
