JAMBI.(Benuanews.com)-Hampir dua bulan pasca investigasi dan rapat kerja Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi, hasil rekomendasi resmi yang berpihak pada kepentingan masyarakat belum juga diumumkan secara terbuka. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Rapat yang dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunkerses) Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, juga dihadiri tiga anggota DPR RI dapil Jambi, yakni Rocky Candra, Cek Endra, dan Syarif Fasha. Dalam pertemuan beberapa waktu lalu di hotel ternama di jambi, belasan direksi perusahaan tambang batu bara se-Provinsi Jambi dikumpulkan untuk membahas tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan.
Rencananya, hasil rapat tersebut akan dibawa ke Senayan untuk pembahasan lanjutan. Namun hingga kini agenda itu belum terealisasi. “Ini yang menjadi pertanyaan, ada apa?” ujar seorang narasumber kepada Benuanews.com, Selasa (12/8/2025).
Menurut narasumber, sektor batu bara di Jambi dianggap “sexy” karena banyaknya pihak yang berkepentingan. Ia menduga terdapat aktor-aktor bermasalah, mulai dari oknum pejabat, pengusaha, hingga organisasi yang diduga terafiliasi asing yang mengadu domba masyarakat dan miliki kepentingan tertentu berupaya menggiring opini publik serta menyebarkan informasi yang belum tentu benar untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan daerah.
Lebih jauh, narasumber mempertanyakan mengapa Komisi XII DPR RI belum menyoroti dugaan pungutan ilegal di sektor tambang batu bara yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami memiliki data dugaan pungutan ilegal dilakukan pengusaha hitam jika dikalkulasikan bisa mencapai triliunan rupiah. Dana pungutan sebesar itu jika masuk pendapatan daerah dan penerimaan negara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan, fasilitas pendukung tambang, maupun kepentingan masyarakat di Jambi. Pertanyaannya, ke mana dana itu mengalir?” ujarnya
Ia menduga adanya upaya pengalihan isu oleh pengusaha “bermasalah” agar dugaan pungutan ilegal tidak menjadi sorotan utama. “Kalau Komisi XII berkenan mengundang kami dalam RDP di Senayan, kami siap memaparkan semua data yang kami miliki,” tegasnya.
Polemik berkepanjangan di sektor batu bara ini dinilai dapat menghambat iklim investasi di Jambi. “Pemimpin daerah kerap dijadikan kambing hitam dituduh menjadi beking pengusaha sehingga masyarakat mudah terprovokasi padahal hoax disebar guna kepentingan tertentu. Kami hanya berupaya melawan provokasi dan hoax ini demi menjaga stabilitas sosial, agar pembangunan di Jambi dikelola secara adil dan berkelanjutan, serta investor dari luar merasa aman,” pungkasnya.
(Red)
