PEKANBARU || Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Pekanbaru, terkait dugaan ketidak wajaran penggunaan anggaran belanja dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru tahun Anggaran 2022-2023. Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, kepada media ini, Kamis (27/6/2024).
Dikatakan Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, berdasarkan informasi dan penelusuran tim SPKN beberapa kegiatan di SatpoPP Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 – 2023, yang menghabiskan uang negara miliaran rupiah diduga “tidak wajar”. Adapun kegiatan dimaksud antara lain:
-Belanja suku cadang alat besar
-Belanja bahan pelumas
-Pemeliharaan komputer
-Pemeliharaan alat kantor
-Belanja makan minum rapat
-Belanja alat tulis
-Belanja alat angkutan
-Belanja perjalanan dinas
-Belanja alat bantu lainnya
-Belanja sewa alat bantu
-Belanja jasa tenaga keamanan
-Honorium
-Belanja acara
-Belanja iuran kecelakaan
-Belanja sarana dan prasarana
Dikatakan Romi Frans, dari informasi yang kami himpun serta hasil investigasi tim DPP-SPKN, dari beberapa jenis kegiatan dimaksud dalam pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi atau petunjuk kerja yang telah ditentukan. Sehingga kami menduga telah terjadi pelanggaran hukum dan merugikan uang negara, ucapnya.
Berdasarkan perhitungan kami, anggaran kegiatan di Bapenda Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2022 sekitar Rp – dan Tahun Anggaran 2023 sekitar Rp .- “Besaran angka tersebut telah kami uraikan dalam surat konfirmasi yang telah kami sampaikan,” terang Romi Frans.
Terkait hal tersebut kata Romi Frans, DPP-SPKN tentu mengedepankan asas praduga, maka pada Rabu (26/6/2024) kemarin kami telah melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian untuk mengkonfirmasi temuan kami, dengan Surat Nomor : 023/Konf-DPP-SPKN/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, terang Romi Frans.
Lanjut Romi Frans, dalam surat konfirmasi tersebut, kami telah melampirkan daftar kegiatan berikut anggarannya. Selanjutnya DPP- SPKN minta klarifikasi dokumen kegiatan dengan keterangan yang valid. “Apakah kegiatan tersebut benar terlaksana atau hanya akal akalan saja,” sebutnya.
Perlu kami sampaikan kata Romi Frans, jenis kegiatan yang baru kami konfirmasi baru sebahagian kecil, masih banyak lagi kegiatan yang belum kami sampaikan pada surat pertama itu. Dan dalam waktu dekat ini akan kami lanjutkan dengan surat ke 2, papar nya.
Kita hanya menunggu bom waktu semua kegiatan diseluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru akan kita laporkan ke KPK atau ke Kejaksaan Agung. Apalagi saat ini kepemimpinan pemerintahan memasuki masa transisi kepemimpinan. “Jika diperlukan untuk bahan penyelidikan, kami siap lampirkan semua nama nama kegiatan dan anggarannya,” terang Romi Frans, menyudahi.(jsR).
