Kasus RC Disorot, Polda Jambi Buka Status Kedinasan dan Riwayat Hukumnya

1001876476-1.jpg

JAMBI – Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status kedinasan anggota berinisial RC yang belakangan menjadi perhatian publik. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam doorstop media di Ruang Media Center Polda Jambi, Senin (8/6/2026).

Melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, disampaikan bahwa institusi Polri menghormati berbagai perhatian, kritik, dan aspirasi masyarakat sebagai bentuk kontrol publik terhadap kinerja kepolisian.

“Polda Jambi memahami adanya perhatian dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan setiap aspirasi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas organisasi,” ujarnya.

Dijelaskan, RC saat ini masih aktif berdinas di lingkungan Polda Jambi dan bertugas di Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena).

Terkait perkara hukum yang pernah menjeratnya, kasus tersebut bermula saat RC bertugas di Polda Kalimantan Selatan dengan dugaan pelanggaran Pasal 286 KUHP.

Pada 2008, Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus bebas RC. Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan pada 2009 Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut serta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.

Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pada 2010 ditolak, sehingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Lebih lanjut, pada 21 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum Kalimantan Selatan meminta bantuan eksekusi kepada Kapolda Jambi. RC kemudian menjalani masa pidana di Lapas Kelas II Jambi selama 1 tahun 10 bulan.
“Saat ini yang bersangkutan berstatus bebas bersyarat berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024, dengan masa percobaan hingga 26 Juli 2026,” jelasnya.

Dari aspek kode etik, RC telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 2015. Dalam putusan tersebut, yang bersangkutan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi berupa mutasi demosi sekurang-kurangnya satu tahun.

Kabid Humas menegaskan bahwa status aktif RC saat ini merupakan konsekuensi hukum dari putusan etik yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Polri wajib menghormati dan melaksanakan setiap putusan hukum yang berlaku. Proses yang telah dilalui sesuai mekanisme dan regulasi yang ada,” tegasnya.

Polda Jambi juga menekankan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan profesionalisme demi menjaga kepercayaan publik.

“Seluruh proses terhadap saudara RC telah melalui mekanisme hukum dan kode etik. Ke depan, evaluasi dan pengawasan akan terus diperkuat agar setiap anggota bekerja secara profesional dan berintegritas,” tutupnya.

Terima Peserta PKN II Sumsel, Wagub Jihan Dorong Pemimpin Daerah Adaptif Hadapi Perubahan

IMG-20260608-WA0034-1.jpg
Bandar Lampung, Benuanews.com — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing global sekaligus menjaga ketahanan daerah di tengah perubahan yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, pemimpin daerah dituntut mampu menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika teknologi, regulasi, serta tantangan fiskal yang terus berkembang.“Ketahanan daerah tidak lagi bisa dibangun dengan cara-cara konvensional. Pemimpin masa kini harus adaptif, jeli melihat peluang global, dan mampu memberikan nilai tambah terhadap keunggulan lokal agar daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah perubahan zaman,” ucap Wagub Jihan saat menerima peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/6/2026).Kegiatan tersebut diikuti 32 peserta PKN Tingkat II yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur, Kabupaten PALI, Musi Rawas, serta peserta dari Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Rombongan dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Edward Juliartha.Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas terjalinnya hubungan yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan kawasan Sumatera melalui berbagai kerja sama strategis yang saling menguntungkan.Ia menjelaskan bahwa tema visitasi tahun ini, yakni Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Daya Saing Global sebagai Upaya Menciptakan Ketahanan Daerah, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Perubahan yang terjadi secara cepat menuntut aparatur pemerintah untuk mampu merumuskan kebijakan yang responsif sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.Wagub Jihan mengatakan arah pembangunan daerah saat ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor industri dan pertanian, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan berbagai sektor lainnya guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah.Sebagai bagian dari pembelajaran lapangan, peserta visitasi akan mengunjungi dua lokus strategis yang dinilai berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan adaptif. Lokasi pertama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang menjadi contoh pengembangan sektor pariwisata dan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.Menurut Wagub Jihan, sektor pariwisata Lampung saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera turut memperkuat konektivitas dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan, termasuk dari Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu pasar utama wisata Lampung.Di Kabupaten Pesawaran, peserta diharapkan dapat mempelajari bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan potensi wisata bahari, budaya, dan ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan baru. Model pembangunan tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.Sementara itu, lokus kedua berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang berada di gerbang Pulau Sumatera tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, industri, serta distribusi logistik antarwilayah.Melalui kunjungan tersebut, peserta akan mempelajari strategi hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta adaptasi terhadap tata niaga perdagangan internasional. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan daya saing daerah.Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Edward Juliartha mengatakan pemilihan Lampung sebagai lokasi visitasi telah melalui proses penilaian dan pertimbangan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Lampung dinilai memiliki berbagai praktik baik yang relevan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para peserta PKN Tingkat II.Ia menambahkan, hasil observasi dan analisis selama visitasi diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah di wilayah masing-masing. Bagi Provinsi Lampung, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kualitas birokrasi, pelayanan publik, serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (Jay)

Pemprov Lampung Raih Predikat A Nasional untuk Keamanan Pangan

IMG-20260608-WA0021.jpg
Jakarta, Benuanews.com – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu Provinsi yang memiliki Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Terbaik. Penghargaan dengan Predikat A (Sangat Baik) ini diserahkan langsung pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day / WFSD) tahun 2026.​Sertifikat penghargaan tersebut diterima langsung saat Seminar Nasional terkait keamanan pangan yang dilaksanakan di RR. Nusantara I, Lantai 2, Badan Pangan Nasional JL. Harsono R.M. No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).*Transformasi Keamanan Pangan Nasional*​Hari Keamanan Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 7 Juni. Pada tahun 2026 ini, tema internasional yang diusung adalah “From burden to solution – safe food everywhere”, yang menekankan pentingnya penggunaan data sebagai panduan dalam menyusun solusi efektif dalam mewujudkan pangan yang aman.​Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia dengan tema ”Transformasi Keamanan Pangan : Dari Tantangan Menuju Solusi Pangan Aman untuk Indonesia Sehat”.​Sebelum seminar nasional dimulai, agenda diawali dengan penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan sistem manajemen tersebut secara berkelanjutan.*Lampung Raih Predikat A (Sangat Baik)*​Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Tingkat Provinsi sendiri dilaksanakan oleh OKKPD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menunjuk Instansi yang menangani urusan pangan. Di Provinsi Lampung, OKKP Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.​Secara singkat, lingkup tugas OKKPD antara lain :– ​Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik sebelum diedarkan (Pre Market) maupun setelah di peredaran (Post Market).– ​Pendataan Pelaku Usaha PSAT.– ​Pembinaan Pelaku Usaha agar memenuhi kriteria produk PSAT yang aman.– ​Sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan PSAT melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).​Berdasarkan hasil evaluasi, Provinsi Lampung berhasil meraih Predikat A (Sangat Baik) bersama empat provinsi lainnya, yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Sebagai informasi, penilaian terhadap manajemen pengawasan keamanan pangan tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan, prasarana dan sarana, serta anggaran.*Terima Hibah Kendaraan Laboratorium Keliling*​Selain menerima sertifikat penghargaan OKKPD Terbaik, Provinsi Lampung juga mendapat dukungan sarana prasarana baru guna mengoptimalkan pengawasan di lapangan.​Pada momen tersebut, diserahkan pula Dokumen Hibah Kendaraan Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan kepada 5 Provinsi, yaitu: Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, dan Banten.Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat mobilitas pengawasan pangan segar demi menjamin konsumsi masyarakat yang aman dan sehat di Provinsi Lampung. (Jay)

*Manjakan Pengunjung, Akses Masuk ke Kolam Air Panas Pincara Masamba Kini Ditambah*

Screenshot_20260608_214655.jpg
LUWU UTARA-Benuanews.com-Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Permandian Kolam Air Panas Pincara yang terletak di Kecamatan Masamba terus berbenah. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), pemerintah desa dan warga desa setempat bahu-membahu melakukan pembenahan.Pembenahan yang dilakukan adalah membuka akses atau jalur masuk ke kolam air panas Pincara dengan tujuan menghadirkan kenyamanan demi meningkatkan kunjungan wisatawan ke ODTW Pincara. Tidak hanya satu, tetapi dua jalur baru sekaligus yang dibuka akses masuknya.Usai melakukan gotong royong untuk membuka akses di jalur jembatan yang rusak pada Sabtu 6 Juni 2026, kembali dilakukan pembukaan jalur baru yang lokasinya ada di sebelah atas bangunan kios. Pembukaan akses ini menjadi solusi agar wisatawan aman, dan kunjungan tetap terjaga.Langkah krusial ini diambil untuk memudahkan pengunjung menikmati sensasi terapi air panas alami Pincara dengan lebih nyaman, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Pembukaan dan penataan akses baru ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat berbagai pihak.Gotong royong ini dipimpin langsung Kepala Disporapar Saleh, bekerja sama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Pincara yang dipimpin Kepala Desa Musibar, serta petugas ODTW yang didampingi UPT Pengelolaan Objek Wisata, dan teristimewa warga desa yang juga antusias.Kepala Disporapar Saleh menyampaikan bahwa penambahan akses ini merupakan respons cepat terhadap aspirasi wisatawan yang mendambakan jalur masuk ke kolam air panas yang lebih aman dan efisien, serta memastikan kenyamanan pengunjung dalam area wisata.“Kami ingin memastikan setiap pengunjung mendapatkan pengalaman terbaik. Dengan adanya tambahan akses masuk menuju kolam utama ini masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih baik, serta pastinya aman untuk dilalui tanpa harus khawatir,” tutur Saleh.Dikatakannya, jalur baru yang dibuka ini didesain lebih aman, nyaman, serta ramah untuk anak-anak dan lansia. “Hari ini, kita melibatkan masyarakat desa tentu dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah bisa makin mempererat rasa kepemilikan terhadap Pincara,” jelasnya.Sementara Pemdes Pincara dan warga setempat berharap, dengan akses baru yang lebih aman ini, maka tingkat kunjungan wisatawan ke Permandian Air Panas Pincara dapat terus meningkat, yang berdampak pada perekonomian warga dan peningkatan PAD sektor pariwisata. (LHr#)
scroll to top