Sumatera Barat Terima Penghargaan Perlindungan Anak Berbasis SIMEP

Padang (benua) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan sejumlah kategori penghargaan kepada kementerian, lem baga, pemerintah provinsi maupun daerah, organisasi kesehatan, lembaga hukum dan guru dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menghadiri acara pemberian anugrah KPAI 2020 sekaligus menerima penghargaan dari lembaga negara independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas upaya Pemprov Sumatera Barat melaporkan capaian berbasis Sistem Informasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2020).Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan dan Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Mentri Agama, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Wakil Komisioner KPAI, Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga mengatakan selama beberapa tahun terakhir inovasi di bidang perlindungan anak terus digiatkan. Anugerah KPAI 2020 dijadikan momen refleksi terhadap komitmen perlindungan anak di Indonesia.Disebutkan, Anugerah KPAI Tahun 2020 kepada lembaga dan instansi hingga individu yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak di Indonesia.“Anugerah diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis SIMEP, kemudian juga kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis SIMEP, ” ujarnya saat memberi sambutan Anugerahi KPAI 2020.Adapun yang menjadi pedoman penilaian oleh KPAI adalah aspek kebijakan, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek program dan anggaran, serta aspek penanganan kasus.Dalam pemberian anugerah KPAI ini terdapat beberapa kategori nominasi, diantaranya adalah Kementrian lembaga yang berkomitmen dalam penyelenggraan perlidungan anak, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, lembaga penegak hukum, KPAD kabupaten/kota, forum anak kepedulian terhadap covid-19, profesi peduli anak, serta pemberian penghargaan khusus pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Dalam hal ini Sumatera Barat menerima penghargaan atas komitmennya dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP).Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai penyerahan penghargaan tersebut menyebutkan, pemerintah provinsi Sumbar telah berkomitmen melakukan usaha-usaha perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan, sosialisasi dan upaya pencegahan yang lain, memberikan penguatan kepada lembaga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, serta memberikan perlindungan khusus anak.“Ada lima provinsi yang dianugerahkan, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita telah berkomitmen melakukan usaha-usaha dalam perlindungan terhadap anak, karena anak adalah masa depan bagi bangsa ini,” ucap Irwan Prayitno usai pemberian penghargaan.Dalam menjalankan tugasnya sesuai mandat pasal 76 Undang-Undang no. 35 tahun 2014 KPAI terus meningkatkan komitmen dan upaya yang salah satunya dalam bentuk memberikan penghargaan kepada Kementerian serta lembaga pemerintah yang telah berkomitmen dalam perlindungan anak.Hal ini dengan tujuan agar pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat memberikan kualitas yang lebih baik.Irwan Prayitno menyampaikan atas capaian itu berkat kerjasama Pemerintah Provinsi dengan KPAI Sumbar yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak“Termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam berumah tangga. Khusus kekerasan terhadap anak, alhamdulillah untuk tahun ini kita kasus kekerasan terhadap anak menurun,” ungkapnya. (nov)

Masyarakat Padang Mardani dan Sungai Aua Demo PT KAMU

Lubuk Basung (benua) – Masyarakat Padang Mardani dan Sungai Aua yang tergabung dalam Korban Gusur Paksa Menggugat (KGPM) Kecamattan Lubuk Basung Kabupaten Agam demo ke PT Karya Agung Megah Utama (KAMU) menuntut pemindahan perusahaan tersebut dipindahkan dari daerah mereka.“Kita menuntut hak kami dikembalikan, maka perusahaan harus dipindahkan dari daerah kami” kata Nurleli Koordinator KGPM saat terjadi demo dihalaman PT KAMU Sungai Jariang Kabupaten Agam. Rabu (22/7).Dia mengatakan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 3 tahun 1990 atas nama PT KAMU yang terletak di tanah bekas erpacht 06 sebĀ  luasnya 1.250 ha, yang terletak dijorong Lubuak Aluang Malabur dan Sungai Jariang.Sedangkan dalam SK No 18/HGU/BPN/90 tentang pemberian HGU Atas PT KAMU terletak atas tanah bekas erpacht 213, 216 terletak Padang Mardani dan Sungai Aur, ini tidak mungkin.Pihak Perusahan Joko Santoso Humas PT KAMU menyampaikan, apa yang dituntut masyarakat Padang Mardani dan Sungai Aua, dilihat dari lapangan saat demonstrasi barusan, merupakan tanah HGU perusahan yang berada di daerah tersebut.“Dalam persoalan ini kita menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah, kita serahkan semua kepada pemerintah” ujar joko.Dia menambahkan, semua pihak mengerti dan memahami persoalan yang terjadi, sehingga aksi ini tidak berlanjut. akan tetapi masyarakat akan tetap memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum, PT KAMU siap dan akan patuh kepada keputusan hukum.” Kita akan patuh kepada keputusan hukum dan patuh kepada pemerintah, sebagai perusahan akan mengikuti apa yang ditetapkan” ujarnya.Kegiatan demo masyarakat tersebut diikuti ratusan masyarakat Sungai Aua dan Masyarakat Padang Mardani, dari pengamanan kepolisian personil lebih kurang 80 personil.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Agam Sampaikan Keluhan ke Komisi II DPRD Agam

Lubuk Basung (benua) – Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Agam, sampaikan keluhan besarnya perubahan tagihan PDAM, kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam Sumatera Barat. Selasa (21/7)“Kita terima surat dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Agam, beberapa waktu lalu tentang keluhan mereka terhadap tingginya tagihan PDAM kepada sekolah tersebut” kata Rizky Abdilah Fadhal saat dilaksanakan rapat kerja Komisi II dengan Diretur PDAM dan pihak sekolah.Dikatakan, pihak sekolah menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Agam melalui surat beberapa waktu yang lalu dengan isi tingginya tagihan PDAM kepada sekokah mereka, sehingga pihak sekolah belum bisa melunasinya karena adanya perubahan harga dari pembayaran tahun sebelumnya.Dari keterangan pihak sekolah, mereka sudah melaporkan kepada pihak PDAM, bahwa tahun sebelumnya sekolah dalam membayar tagihan PDAM tidak sebanyak yang tertera di tagihan.“Dengan adanya persoalan ini Komisi II berkewajiban menerima keluhan ini, dan melakukan rapat kerja dengan PDAM dan pihak sekolah, untuk mencari kejelasan permasalahan apa yang sudah terjadi” ujarnya.Dia menambahkan sebelumnya pihak sekolah juga menjelaskan bahwa kenaikan tagihan air PDAM tersebut setelah perbaikan meteranĀ  oleh petugas PDAM.Dilain Pihak, Endri Melsonyang Kepala PDAM Tirta Antokan menjelasakan permasalahan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Agam, tetang terjadinya lonjakan tagihan yang harus dilunasi pihak sekolah.Sebelum lonjakan tagihan terjadi sebenarnya meteran milik PDAM yang terpasang di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Agam sudah mengalami kerusakan meteran pecah, sehingga tidak bisa membaca berapa pemakaian air oleh sekolah.Setelah diganti, meteran tersebut berjalan normal yang kondisi sebelumnya tersedat sendat, maka terjadi perubahan harga atau lonjakan tagihan, karena setiap pemakaian air tercatat oleh meteran yang baru.Hadir dalam rapat kerja Diretur PDAM Tirta Antokan, Endri Melson, Kepala min 2 koesnindarto dan kamiri kasubag TU Kementerian Agama Agam (tim)

Nasrul Abit, Buah Naga Batuhampar Potensi Argrowisata Dapat Sejahterakan Masyarakat.

Limapuluh Kota (benua) — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau Agrowisata kebun buah naga Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Limapuluh Kota, Selasa (21/7/2020).Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan buah naga ini merupakan suatu potensi luar biasa didaerah ini yang ditanami 3.900 buah naga dengan luas lahan 1 hektar.“Untuk 1 (satu) kali kurun waktu 40 hari panen dengan hasil 2 Ton, kisaran harga 20 ribu perkilo, hasilnya hingga mencapai 40-75 juta setiap panen. Jika ini dapat dikelola dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, perlu juga inovasi-inovasi baru dalam produksi dan pengembangan pemasarannya,” ujar Nasrul Abit.Nasrul Abit juga katakan, tentu kedepan pasca Covid-19, potensi usaha buah naga ini akan mampu meningkatkan sektor ekonomi daerah melalui perkembangan sektor pertanian seperti ini.” Nagari Batuhampar kecamatan Akabiluru merupakan potensi yang mengembangkan agrowisata dan tata nagari yang bagus. Apa lagi Pemerintah akan membantu jalan supaya lebih memudahkan mobilisasi untuk memudah transportasi dengan tujuan meningkatkan pendapatan pertanian kita, serta hasil pertaniannya yang bagus, menjadi modal dan potensi menarik untuk pengembangan pariwisata disektor ekonomi dan menunjang sektor pariwisata ,”katanya.Selanjutnya Nasrul Abit mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Limapuluh Kota semua mereka bergerak di sektor perkebunan, sektor pertanian serta sektor peternakan.” Mudah-mudahan kegiatan seperti ini agar dapat jadi motivasi terhadap masyarakat sekitar nagari Batuhampar, supaya tidak ada lagi lahan tidur. Semua lahan ini kita manfaatkan sesuai dengan komuniti yang ada dan juga tanahnya juga perlu diteliti tanaman apa yang terbaik daerah tersebut.Lebih lanjut Wagub Nasrul memaparkan, jika peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi ekonomi baru di Nagari Batuhampar. Hingga pada akhirnya akan turut mendorobNnmjharyaj kg pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.Romi Suhardi Walinagari Batuhampar juga menyampaikan, selain buah naga saat ini sudah tumbuh subur lahan pisang 10 Hektar, lahan lemon yang lagi marak berbuah 25 hektar, ada jeruk.“Daerah ini siap dikembangkan jadi lokaai agrowisata dan untuk pengembangan kedepan perlu sentuhan baik dari pemkab Limapuluh kota, provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan pemasarannya,” harapnya.Romi Suhardi juga menambahkan saat ini masih banyak lahan kering lainnya yang belum terolah. Hal ini tentu terbuka minat para investasi memajukan daerah ini.“Kehadiran pak Wagub Nasrul Abit tentunya sangat membanggakan dan memotivasi kami untuk mengembangkan potensi ini lebih baik kedepannya,” serunya. (nov)
scroll to top