Diduga Atas Namakan Kelompok Tani Guna Meraih keuntungan.

IMG-20211008-WA0039.jpg

SIAK, Benua news.com – Salah satu perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah kabupaten Siak-Riau memiliki
Lahan yang sangat luas   dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) baik tempat tinggal dan jaminan keselamatan pekerja berupa BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan dan jaminan hari tua (JHT) dan hak lainnya seperti Tunjangan Hari Raya (THR) pihak Pekerja belum memiliki sesuai penyampaian salah satu Nara sumber yang tidak bersedia menyebutkan mamanya Menyampaikan kepada awak media pada tanggal 07/10/2021.

“Bahwa mereka telah bekerja di perkebunan kelapa sawit “Gapoktan” Dari tahun 2017 sampai saat ini  dan juli 2021 suaminya sakit hingga meninggal dunia  akibat tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan keluarga (alm) rugi tak dapat santunan (JHT) Dari kantor BPJS ketenagakerjaan  karena belum memiliki kartu BPJS. anak istri (alm) sangat memprihatikan karna (alm) memiliki 04 anak yg masih kecil,Dan pihak manajemen perkebunan hanya memberikan uang biaya penguburan sebesar sepuluh juta hingga anak (alm) kondisi saat ini sangat memprihatikan karna hanya seorang ibu yang nafkahi ke empat orang anaknya bahkan anak kecil yang masih umur 10 tahun ikut bekerja akibat keterbatasan biaya hidup.

“Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, ahli waris pekerja yang meninggal berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH). Selain itu, ahli waris juga berhak atas uang jaminan kematian dan uang jaminan hari tua.

“Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 15 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

“Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah

“Saat Konfirmasi kepada pihak perusahaan/Perkebunan kelapa sawit “GAPOKTAN”Lewat chtt WhatsApp Tidak Menanggapi.

“pemantauan awak media sebagai kontrol sosial di lokasi terlihat “Gapoktan”  yang memiliki dua belas kelompok  Tani dan Tanaman yang ada bukan padi atau sayuran Tapi perkebunan kelapa sawit yang memiliki  lahan begitu luas dan memiliki manajemen,Humas, Asisten, pengawas,Dan Tenaga kerja sekitar 60 Orang ” Awak media sebagai kontrol sosial akan pertanyakan dan konfirmasi selanjutnya kepada pihak Dinas terkait baik kepada Dinas pertanian kabupaten Siak, kehutanan, tentang Luas,HGU, Juga Koordinasi kepada Distransnaker kabupaten Siak tentang hak Normatif pekerja guna mengembangkan informasi sesuai UU No 14 tahun 2008 (KIP) Dan mengembangkan informasi.

(biro Siak/A.zega)

(Visited 254 times, 17 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top